Cegah Karhutla 2020, Pemprov Sumsel Anggarkan Rp37 Miliar
Palembang, IDN Times - Dalam dua bulan terakhir, Pemprov Sumatera Selatan tengah fokus menghadapi wabah COVID-19. Namun, ada masalah lain yang juga diwaspadai, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kondisi ini mengingat puncak musim penghujan akan berakhir pada bulan Mei mendatang dan Sumsel selalu rawan.
"Wajar jika kita waspada mengingat Provinsi Sumsel sebagai salah satu provinsi dengan status rawan karhutla karena memiliki lahan gambut terluas kedua di Sumatera," jelas Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel, Nasrun Umar, Jumat (17/4).
1. Anggaran karhutla dibagi untuk 10 Kabupaten/kota
Salah satu langkah yang diambil oleh Pemprov Sumsel adalah menaikkan anggaran pencegahan karhutla menjadi Rp37 miliar di tahun 2020. Angka itu lebih tinggi sekitar Rp1,7 miliar jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2019.
Adapun pembagian anggaran pencegahan itu dibagi untuk 10 Kabupaten/kota yang memiliki catatan rawan karhutla, yakni:
1. OKI Rp 6 miliar
2. OganIlir Rp 5 miliar
3. Muba Rp5 miliar
4. Banyuasin Rp5 miliar
5. Kabupaten Muara Enim Rp5 miliar
6. Kabupaten Pali Rp5 miliar
7. Musirawas Rp1 miliar
8. Muratara Rp1 miliar
9. OKU Rp2 miliar
10. OKU Timur Rp2 miliar.
"Ini merupakan suatu lompatan yang kita yakini dapat memberikan suatu stimulan dalam melakukan pencegahan karhutla," jelas dia.
2. Pemprov maksimalkan pokja untuk cegah karhutla
Pada tahun 2019, lahan di Sumsel yang terbakar mencapai 328.457 hektare (ha), kondisi itu masih menjadi yang terbesar di antara daerah lain di Indonesia. Adapun tiga wilayah terbakar terluar yakni, OKI, Banyuasin, dan Muratara.
Untuk itu anggaran yang tersedia akan digunakan untuk meminimalisir kebakaran dengan memaksimalkan 7 program kerja (Pokja).
"Program yang kita siapkan adalah Pokja perencanaan, pokja deteksi dini, pokja bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat petani, pokja bidang sosialisasi, pokja evaluasi, pokja patroli dan pokja bidang monev," jelas dia.
3. Penguatan SDM dinilai langkah tepat tangani karhutla
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI Bambang Hendroyono mengatakan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumsel sudah menjadi kegiatan rutin tahunan. Dia berharap tahun 2020 karhutla bisa ditekan bahkan dihilangkan. "Pemprov harus mengambil langkah-langkah pengendalian Karhutla," kata dia.
Langkah pengendalian itu, antara lain, penguatan SDM, penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana, pencegahan karhutla, hingga penegakan hukum.
