Buruh Sumsel Unjuk Rasa, Minta Kenaikan UMK 5,1 Persen!

Menurutnya, para buruh saat ini menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menggugat keputusan pusat dan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 para buruh harus menerima kenyataan tak ada kenaikan upah di tahun 2022.

"Kita susah, kebijakan UMK ini diatur PP 36 yang mengatur tak ada kenaikan. Kita gugat ke PTUN agar SK UMK dibatalkan," ujar dia.

Hermawan menerangkan, ada lima daerah di Sumsel yang menggugat kebijakan UMK. Keenam daerah adalah Palembang, Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas dan OKU Timur. Gugatan tersebut saat ini masih berproses di pengadilan. "Tiga bulan lalu sudah kita gugat. Sudah tahap penyidikan dan persidangan," jelas dia.

Hermawan juga menerangkan, tak puas dengan aksi demonstrasi hari ini lantaran tak bertemu dengan Gubernur Sumsel Herman Deru. Menurutnya apa yang dituntut para buruh hari ini harus didengar langsung pemimpin daerah agar pemimpin ikut merasakan keresahan masyarakat di bawah.

"Kami mengancam akan datang dengan massa yang lebih banyak dalam beberapa waktu ke depan. Kita ingin bertemu langsung dan menyampaikan permintaan agar SK tentang UMK yang ditandatangani gubernur dicabut," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel Koimudin menjelaskan, tuntutan pekerja lewat gugatan PTUN saat ini diproses secara hukum. Pihaknya pun mengimbau para buruh untuk bersabar menunggu hasil putusan sidang.

"Kita tunggu saja keputusan, apakah disetujui atau ditolak," ujar dia.

Pemprov Sumsel turut digugat ke PTUN lantaran menandatangani Surat Keputusan UMK 2022. Dalam SK tersebut beberapa wilayah di Sumsel tidak menaikan UMK sesuai keputusan PP 36.

"SK yang ditandatangani oleh gubernur ini merupakan rekomendasi dari bupati dan walikota. Daerah melakukan kajian, dan gubernur mengeluarkan SK sesuai keputusan UU," jelas dia.

Koimudin membantah tuduhan jika kebijakan pengupahan tak berpihak pada buruh. Untuk tahun 2022 ini, memang tak ada kenaikan selain karena mengacu PP, pemda pun turut melakukan kajian terlebih dahulu dengan meminta masukan dari buruh, pengusaha, perguruan tinggi.

"Dewan pengupahan kan lengkap. Melibatkan semua unsur," tutup dia.