Bupati Muratara Resahkan Maraknya Illegal Logging, Ini Sikap Gubernur

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengungkapkan, memang pihaknya sudah mendapat laporan masuk dan juga sudah melaporkan hal itu langsung ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Jakarta.

Menurut Deru, permasalahan illegal logging kemarin segera ditindak oleh Kementerian, jika data yang diberikan sudah lengkap. Deru juga sudah meminta Bupati Muratara untuk melampirkan data lengkap mengenai titik mana saja tempat pembalakan.

"Menteri kehutanan menunggu data komplet. Jadi saya minta kepada Bupati yang punya masalah untuk memberi info yang jelas, kira-kira volume pencurian berapa, pada titik mana saja, karena ibu menteri menunggu info itu untuk mengambil tindakan," ungkap Deru, Jumat (2/8).

Menurut Herman Deru, pengawasan di wilayah TNKS yang masuk di kawasan Lubuklinggau, Muratara, dan Musi Rawas memang belum terlalu ketat. Atas dasar itulah, Menteri LHK akan menurunkan tim untuk melakukan penyisiran.

"Kita juga bekerja sama dengan pihak kepolisian akan menindaklanjuti. Ibu menteri juga meminta titik mana saja yang dijadikan lalu lintas, kecamatan dan wilayah apa saja, karena akan menambah polisi hutan di sana," ujar dia.

Kembali Bupati Muratara, Syarif Hidayat melanjutkan, bahwa sebagian besar lokasi TNKS berada di wilayah kabupaten yang dipimpinnya. Dengan luas sekitar 200.000 hektare, setiap harinya ada sekitar 20 sampai 30 kendaraan yang kerap lalu lalang membawa kayu dari taman nasional.

"Perambahan hutan itu berdampak pada rusaknya ekosistem, hingga sering terjadi bencana di kawasan sekitar TNKS. Ada sekitar 20-30 desa yang terdampak. Paling banyak di Kecamatan Rawas Ulu," ujar Syarif.

Syarif mengatakan, akibat pembalakan tersebut juga menyebabkan beberapa ruas jalan, jembatan menjadi rusak, lantaran sejumlah alat berat yang kerap lalu lalang.

"Kami sudah perbaiki jalan-jalan tersebut. Ada 7 jembatan yang rusak. Itu juga sudah kami perbaiki. Tapi, masalah kerusakan infrastruktur ini tidak akan selesai kalau pembalakan liar masih terjadi," keluh sang bupati.

Ekosistem di wilayah Muratara, ungkap Syarif, sudah terganggu, salah satunya dengan menurunnya debit air di sungai rawas yang menipis sejak aktivitas pembalakan marak.

"Kita ingin bikin waduk, tapi kalau debit airnya kurang, pembangunan waduk bisa terancam. Tidak hanya itu, berbagai flora dan fauna yang memiliki habitat di lokasi TNKS juga bisa terancam punah," tandasnya.