Usulkan obligasi daerahIrvan mengatakan, rencana untuk pengusulan penerbitan obligasi daerah tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan. "Untuk ini sebenarnya masih belum final ya, nanti akan kami bahas kembali bagaimana kelanjutannya," katanya.
Alasan usulkan penerbitan obligasi daerahIrvan mengatakan, alasan BEI menyarankan agar pemerintah daerah menerbitkan obligasi tersebut karena berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Sumbar bergantung dari anggaran pusatAdanya saran penerbitan obligasi daerah dari BEI tersebut akan menjadi solusi oleh provinsi seperti Sumatra Barat dalam menangani permasalahan anggaran
Padang, IDN Times - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyarankan agar seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia menerbitkan obligasi pada tahun 2026 mendatang.
"Kita berencana untuk menyarankan seperti itu nantinya agar bisa menambah keuangan daerah," kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Bursa Efek Indonesia, Irvan Susandy, Kamis (25/9/2025) di Padang.
Menurutnya, saran untuk obligasi daerah tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan berbagai pemerintah daerah yang ada di Indonesia.
Irvan mengatakan, rencana untuk pengusulan penerbitan obligasi daerah tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan.
"Untuk ini sebenarnya masih belum final ya, nanti akan kami bahas kembali bagaimana kelanjutannya," katanya.
Ia mengatakan, diterbitkannya obligasi daerah tersebut akan membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan yang ada di setiap daerah.
Irvan mengatakan, alasan BEI menyarankan agar pemerintah daerah menerbitkan obligasi tersebut karena berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
"Seperti kita ketahui sejak tahun kemarin anggaran dari pemerintah pusat sudah dikurangi dan tentunya berpengaruh terhadap pembangunan di daerah," katanya.
Ia mengatakan, adanya obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah, maka akan menambah masalah anggaran yang terjadi di beberapa daerah.
Adanya saran penerbitan obligasi daerah dari BEI tersebut akan menjadi solusi oleh provinsi seperti Sumatra Barat dalam menangani permasalahan anggaran.
Pasalnya, Sumatra Barat selama ini sangat bergantung dari anggaran pusat baik untuk pembangunan atau untuk hal lainnya yang akan dilakukan di daerah tersebut.