Bawaslu Sumsel Latih 75 Kader Awasi Jalannya Pemilu

Iin menjelaskan, para kader partisipatif memiliki peran penting saat jalannya pemilihan. Mereka bisa melakukan pengawasan dengan memperhatikan tiga hal, yakni daftar pemilih, kampanye, dan akses media.

Menurutnya, ketiga hal tersebut sangat penting karena sering terjadi pelanggaran saat tidak adanya pengawasan.

"Daftar pemilih ini harus dicermati dengan seksama agar tidak ada hak suara warga yang hilang. Pengawasan berikutnya adalah tahapan kampanye, di mana pada pengalaman pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya terjadi banyak pelanggaran, termasuk soal politik uang," tutur dia.

Selanjutnya soal akses media. Kemajuan teknologi membuat arus informasi semakin deras dan cepat, sehingga potensi pelanggaran terkait keberpihakan kepada pasangan calon, ujaran kebencian, maupun penyebaran informasi hoaks, perlu menjadi perhatian serius.

"Di lapangan banyak pelanggaran yang menyasar calon melalui media sosial. Perlu pengawasan agar pelaksanaan pemilu dan pilkada bisa berjalan adil," jelas Iin.

Anggota Bawaslu Sumsel Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Junaidi menjelaskan, SKPP merupakan salah satu program prioritas nasional hasil dari rapat bersama antara Bawaslu, Bappenas, KSP, dan BPKP terkait Rencana Pembangunan Jangka Pendek Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Adapun indikator target untuk pelaksanaan SKPP tahun 2020 kali ini menyasar 148 daerah.

"SKPP adalah sarana pendidikan pemilu dan pilkada bagi masyarakat. Kami berharap para peserta kader pengawas partisipatif yang telah dibekali materi bisa menjadi agen-agen pengawasan partisipatif di 17 kabupaten dan kota se-Sumsel," tutup dia.