Bakar Keranda Saat Demo, Buruh Tuntut UMP Sumsel 2024 Naik 8 Persen

27 Nov 2023, 13:39 WIB

Demonstrasi buruh di depan kantor Gubernur Sumsel menuntut kenaikan UMP (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Kenaikan Upah Minimum Provinsi Sumatra Selatan (UMP Sumsel) sebesar 1,55 persen atau Rp52.000 dinilai melukai rasa keadilan. Dalam demonstrasi menuntut kenaikan UMP 2024, para buruh menggelar mimbar bebas sekaligus aksi simbolis membakar keranda yang berisi tuntutan buruh.

Aksi ini dinilai genting dilakukan karena tuntutan para buruh tak pernah didengar, baik oleh pengusaha maupun pemerintah saat merumuskan regulasi dan kebijakan.

"Keranda ini jadi simbolis tuntutan buruh. Kenaikan UMP sebesar 1,55 persen tak sesuai dengan harapan buruh di Sumsel," ungkap Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka Industri (FSB Nikeuba), Hermawan, Senin (27/11/2023).

1. Buruh minta ada kenaikan beras atau uang

Demonstrasi buruh di depan kantor Gubernur Sumsel menuntut kenaikan UMP (IDN Times/Rangga Erfizal)

Herman menilai, layaknya kenaikan UMP di Sumsel mencapai 15 persen mencakup buruh di sektor formal dan informal. Selain itu, mereka mengaku tak berharap banyak dengan regulasi namun meminta subsidi dari pemerintah seperti beras sebanyak 20 kilogram atau subsidi uang.

"Kami menuntut kenaikan upah buruh minimal 8 persen. Kalaupun tidak bisa, ada subsidi beras atau subsidi uang Rp300.000 per bulan dari pemerintah," ungkap dia.

2. Kenaikan UMP 1,5 persen sudah final

Demonstrasi buruh di depan kantor Gubernur Sumsel menuntut kenaikan UMP (IDN Times/Rangga Erfizal)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumsel, Deliar Marzoeki, mengatakan kenaikan UMP Sumsel 2024 sebesar 1,55 persen diambil sesuai kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya keputusan itu sudah final sehingga tidak bisa dinaikan atau diturunkan.

"UMP Sumsel ini sudah yang tertinggi ke-7 di Indonesia dan tertinggi ke-3 di Sumatra," jelas dia.

3. Tuntutan subsidi akan ditinjau Pemprov Sumsel

Demonstrasi buruh di depan kantor Gubernur Sumsel menuntut kenaikan UMP (IDN Times/Rangga Erfizal)

Kenaikan 1,55 persen ini dinilai sudah menghitung kondisi inflasi yang ada di Sumsel. Sedangkan terkait tuntutan buruh soal subsidi beras, pemerintah akan mendiskusikanya untuk mencari solusi.

"Soal subsidi nanti Gubernur yang jawab karena berwenang. Nanti kita temui lagi perwakilan sebelum tanggal 30 November," ujar dia.