Proses pembangunan jembatan ini akan bergantung pada perhitungan teknis dari Balai Besar Jalan
APB sepakat terkait pelarangan penggunaan jalan umum bagi angkutan batubara mulai 1 Januari 2026
Jembatan yang roboh akan diperbaiki, dan jembatan baru juga akan dioptimalkan
Lahat, IDN Times - Asosiasi Pertambangan Batu bara (APB) Sumsel menyatakan kesanggupan mengganti penuh Jembatan Muara Lawai yang rusak akibat aktivitas angkutan berat beberapa waktu lalu.
Proses pembangunan jembatan ini akan bergantung pada perhitungan teknis dari Balai Besar Jalan. Namun pihak asosiasi siap memulai kapan saja setelah perhitungan selesai.
Ketua APB Sumsel, Andi Asmara mengatakan, pihaknya sudah sepakat untuk mengikuti seluruh arahan Gubernur Sumsel, Herman Deru, terkait pelarangan penggunaan jalan umum bagi angkutan batubara mulai 1 Januari 2026.
"Musibah robohnya jembatan beberapa waktu lalu menjadi pelajaran bersama, meski tidak sepenuhnya disebabkan oleh angkutan batu bara. Karena di jalan itu bukan hanya batu bara yang lewat, ada BBM, dan hasil bumi lainnya. Tapi kita tidak menampik bahwa aktivitas kami cukup dominan di sana,” ujarnya.
Andi menjelaskan, pihaknya kini berfokus pada percepatan pembangunan dan koneksi jalan khusus antar tambang hingga ke stasiun kereta api dan jalur khusus Polling SLR. Selain itu, jembatan yang roboh akan diperbaiki, dan jembatan baru juga akan dioptimalkan.
"Kami siap berkontribusi, mempercepat pembangunan, dan mengikuti seluruh mekanisme Pemerintah Provinsi Sumsel, karena ini menyangkut jalan dan jembatan negara,” tegasnya.
Menurutnya, musibah yang terjadi akibat antrean kendaraan yang tidak terjaga pada malam hari tersebut menjadi momentum untuk memperkuat infrastruktur penunjang sektor tambang.
"APB Sumsel siap membantu secara teknis maupun finansial sesuai skema yang akan dibahas bersama instansi terkait. Asosiasi bertindak sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan tambang dan pemerintah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan," terang Andi.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengatakan, dirinya bersama Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujung sudah bertemu secara langsung dengan APB Sumsel.
"Mereka bertanggung jawab penuh dan akan menggunakan teknologi komputer untuk perhitungan struktur jembatan," ungkap Deru.
Terkait aspek hukum seperti pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat angkutan batu bara sebelumnya, Gubernur menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku.
"Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan persoalan infrastruktur dan regulasi agar aktivitas pertambangan tidak lagi mengganggu masyarakat dan pengguna jalan umum," katanya.