Angkutan Batu Bara di Perairan Sumsel: Ancaman di Balik Sumber PAD

Direktur Perkumpulan Sumsel Bersih, Bonie mengatakan, insiden yang melibatkan tongkang menunjukkan sisi gelap dari aktivitas angkutan batu bara di perairan Provinsi Sumsel. Terlebih sebelumnya kejadian serupa terjadi pada 12 Agustus tahun 2024 lalu, yang mengakibatkan Jembatan Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ambruk akibat ditabrak tongkang batu bara milik PT Santana Jaya.

"Di balik angka-angka megah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel yang didongkrak oleh sektor batu bara, tersembunyi ancaman nyata yang terus mengintai masyarakat dan lingkungan," ujarnya, Selasa (18/3/2025).

Ancaman tersebut terlihat dari banyaknya rumah warga hancur, infrastruktur vital lumpuh, dan masyarakat harus menanggung kerugian besar. Selain itu, gangguan terhadap jalur transportasi utama menghambat aktivitas ekonomi lokal, terutama distribusi hasil pertanian dan komoditas lainnya terganggung.

"Transportasi batu bara di perairan Provinsi Sumsel juga membawa dampak buruk bagi ekosistem sungai. Tumpahan batu bara dari tongkang dapat mencemari air, merusak habitat biota sungai, pendangkalan sungai, dan mengancam kesehatan masyarakat yang terdampak langsung dan tidak langsung," terangnya.

Boni mencontohkan, ancaman kesehatan tidak langsung itu rentan terhadap masyarakat yang tinggal di tepian Sungai yang dilalui angkutan tongkang batu bara. Apalagi mereka yang mengantungkan sumber air bersih dan mata pencarian di sungai yang dilalui angkutan tongkang Bbatu bara.

"Para pengunjung objek wisata sekitaran Benteng Kuto Besar juga secara tidak langsung terpapar residu debu batu bara yang terbang terbawa angin, ketika angkutan tongkang melintasi Sungai Musi sepanjang Pasar 16 hingga Bekangdam," ungkapnya.

Meskipun ada aturan yang mengatur pengangkutan batu bara, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012, insiden-insiden ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Beberapa tongkang bahkan beroperasi di luar ketentuan jam operasional yang ditentukan, hingga menambah daftar panjang pelanggaran yang merugikan masyarakat. 

"Perda dan gubernur yang seharusnya menjadi tameng perlindungan masyarakat justru gagal ditegakkan. Syahbandar yang memegang kendali atas keselamatan transportasi perairan, dianggap lengah dalam pengawasan dan pengendalian," ucap Boni. 

Tidak hanya itu, kelalaian operator tongkang dan perusahaan batu bara turut mencerminkan abainya pihak swasta terhadap keselamatan publik dan regulasi lingkungan.

"Seharusnya Pemprov Sumsel dan Pemkot bersama-sama melakukan evaluasi terkait aktivitas angkutan batu bara di perairan. Sehingga dapat menelurkan formulasi dan aturan yang baik untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang timbul, bukan malah saling lepar bola panas," tegasnya.

Selain itu Pemerintah harus mengevaluasi kinerja Syahbandar serta melakukan tindakan tegas bagi para pengusahaan angkutan tongkang batu bara yang nakal atau sering melakukan pelanggaran mulai dari kelebihan muatan hingga beroperasi melebihan ketentuan jam operasional.

"Keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan dapat tercapai. Dengan demikian, PAD yang dihasilkan dari sektor batubara tidak lagi menjadi petaka, melainkan berkah bagi semua pihak," ujar Boni.