Palembang, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan anggaran program makan bergizi gratis yang akan diberikan kepada anak sekolah di seluruh wilayah Tanah Air menurun menjadi Rp10 ribu dari rencana semula Rp15 ribu per anak.
Penurunan dana tersebut karena menyesuaikan keuangan pemerintah pusat. Kepala negara pun meyakini jika anggaran Rp10 ribu per anak sudah bisa mencukupi kebutuhan gizi harian anak serta mampu menyejahterakan perekonomian masyarakat.
Merespons keputusan itu, sejumlah orangtua, wali murid serta guru di Sumatra Selatan (Sumsel) khususnya Palembang menanggapi dengan pro-kontra. Sebagian orangtua menilai, anggaran makan bergizi gratis senilai Rp10 ribu untuk anak tidak mampu mencukupi kebutuhan harian.
Bahkan bagi Tati, seorang orangtua di Gandus Palembang mengaku merasa tertipu atas kebijakan pemerintah. Menurutnya program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp10 ribu hanya cukup membeli makanan ringan, dan dinilai belum mencukupi kebutuhan gizi anak.
Apalagi kata dia, program dengan anggaran minim tersebut memicu katering dan pihak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bekerjasama menyalurkan makanan bergizi gratis memilih mundur karena tidak sesuai dengan harga dan lauk pauk yang dibutuhkan.
"Seperti kena prank sama kebijakan pemerintah. Saya rasa katering juga bakal mundur (dengan anggaran 10 ribu per anak). Istilahnya tender belum jalan, tapi anggaran makin berkurang. Malah awalnya kan infonya justru Rp25 ribu, nah sekarang turun jadi 10 ribu, siapa yang sanggup?," kata dia, kepada IDN Times, Kamis (5/12/2024).
Menurut Welly, wali siswa sekolah di Kawasan Masjid Agung Palembang, nilai anggaran makan bergizi gratis per anak sebesar Rp10 ribu lebih baik dialihkan untuk memperbaiki dan membangun fasilitas instansi pendidikan di pelosok. Ketimbang harus memaksakan pembagian makan ke siswa namun tidak memenuhi kebutuhan gizi harian anak.
"Untuk kebutuhan gizi, Rp10 ribu gak dapet apa-apa. Mendingan uangnya di kasih ke sekolah-sekolah pelosok. Lalu uang yang terkumpul dibangun untuk sekolah lebih layak. Anggaran Rp10 ribu nambahin beban biaya saja," jelasnya.
Jika anggaran Rp 10 ribu dikumpulkan dan dialihkan untuk manfaat lain, lanjut Welly, bisa mendorong infrastruktur gedung pendidikan lebih maksimal yang berpotensi menciptakan generasi muda cerdas dari sekolah layak.
"Bagusnya makan gratis Rp10ribu dianggarkan untuk pendidikan di desa atau di daerah terpencil yang butuh bangunan atau gedung sekolah layak. Bisa jadi dana tambahan untuk baju seragam dan honor guru yang harus disejahterakan," kata Welly.
Sementara kata Rezalina orangtua siswa SD kelas satu di Musi Banyuasin (Muba), siswa di sana justru belum menerima simulasi program makan bergizi gratis. Padahal beberapa daerah Sumsel, pelaksanaan simulasi makan gratis sudah terlaksana sejak awal November 2024. Ia menyebut, tak mengetahui kenapa di Muba simulasi belum berlangsung.
"Karena anak aku kelas 1 mungkin kalau seandainya dapat makan gratis pasti seneng. Pertama mereka akan excited dikasih mkan gratis. Mereka kira pasti ada acara, kemudian makan bareng temen. Kalau soal gimana, bisa memenuhi gizi atau tidak, kami belum ada pembagiannya (makan bergizi gratis). Ya kalau sudah sesuai gizi, gak apa-apa karena orangtua juga gak perlu mikir lagi soal bekal makanan. Nah kalau belum (sesuai gizi) gimana solusinya?" jelas dia.
Sudut pandang lain soal makan bergizi gratis juga direspons beberapa guru di Palembang. Bagi Hartini, seorang tenaga pendidik di salah satu sekolah islam terpadu Bumi Sriwijaya menilai jatah Rp10 ribu untuk siswa merupakan porsi makan yang tak mampu memenuhi gizi anak.
Apalagi kata dia, anak dengan usia produktif dan sedang dalam tumbuh kembang membutuhkan banyak protein. Nilai Rp10 ribu lanjut dia, di zaman sekarang hanya bisa membeli telur dan apakah anak-anak harus makan telur saja setiap hari?
"Jatah Rp10 ribu jelas tidak bisa mencukupi, porsi segitu kemungkinan hanya bisa mendapatkan seporsi nasi dengan sayur dan paling mentok lauknya telur. Kan tidak mungkin hanya diberi telur tiap hari, mereka juga bosan. Porsi Rp10 ribu belum menjamin kebutuhan gizi harian anak terpenuhi," jelas dia.
Berbeda dengan Hartini, kata Rika Damayanti tenaga pendidik yang juga mengajar di sekolah dasar Palembang menyebut, program makan bergizi gratis untuk anak sekolah merupakan langkah positif pemerintah membantu anak-anak mendapatkan menu sehat ketimbang jajan sembarangan. Dia menerima dan pasrah dengan porsi makanan bergizi senilai Rp10 ribu untuk satu anak.
"Ya sebagai guru terima saja, fine saja. Melihat kondisi dan mengingat perekonomian Indonesia yang makin amburadul punya banyak hutang dan lain-lain," jelas dia.
Berdasarkan penghitungan pemerintah pusat, anggaran makan bergizi gratis ditetapkan sebesar Rp71 triliun, dan tiap satuan layanan badan gizi di satu wilayah memerlukan anggaran Rp7 miliar dalam setahun, yang hanya bisa untuk mencukupi sekitar Rp10 ribu setiap anak.
Program makan bergizi gratis juga direncanakan tidak hanya dibagikan ke siswa sekolah, melainkan untuk ibu hamil dan menyusui. Tujuannya untuk memperbaiki gizi anak-anak di Tanah Air menjadi lebih baik.
Khusus di Palembang, Pemerintah Kota (Pemkot) telah menganggarkan program makan bergizi gratis sebesar Rp42 miliar. Namun untuk teknis pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan, hingga saat ini pemerintah setempat belum menerima intruksi lanjutan.
Pada pertengahan November 2024, Pemkot sudah menggelar simulasi program makanan bergizi gratis ke beberapa sekolah, salah satunya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10.