Andre Rosiade mengumpulkan 16 Kepala Daerah di Sumbar untuk membahas rencana pembangunan tahun 2026.
Effisiensi anggaran membuat daerah kesulitan membangun infrastruktur, butuh dukungan pemerintah pusat.
Bupati Tanah Datar dan Wabup Pessel juga ajukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang mendesak.
Padang, IDN Times - Untuk mendapatkan anggaran pembangunan di Sumatra Barat, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade mengumpulkan suruh Kepala Daerah. Sebanyak 16 dari 19 Kepala Daerah di Sumatra Barat datang dan membawa beberapa rencana pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2026 mendatang.
"Dengan pertemuan ini, saya sebagai anggota DPR RI dari Sumatra Barat akan menjadi perpanjangan tangan untuk Kepala Daerah kepada pemerintah pusat," kata Andre.
Andre mengatakan, dengan adanya berbagai persoalan infrastruktur yang disampaikan oleh kepala daerah itu, merupakan bentuk gambaran bahwa pemerintah daerah benar-benar tidak bisa membangun infrastruktur daerah melalui APBD.
“Kondisi sekarang tengah terjadi efisiensi anggaran, saya memahami betul keadaan di daerah. Makanya saya bersama Pemprov Sumbar saling menguatkan koordinasi, untuk menyampaikan ke pemerintah pusat, supaya persoalan infrastruktur yang ada di daerah bisa direspons. Bila infrastruktur bagus, dampaknya juga bagi ekonomi daerah,” katanya.
Dia menegaskan, sebagai wakil rakyat dari dapil Sumbar yang juga Duta Besar Sumbar akan memperjuangkan segala harapan dari daerah. Karena memang, persoalan yang ada saat ini terutama tentang infrastruktur, merupakan hal yang urgent untuk segera direspons.
Menurutnya, dalam menjalankan koordinasi dan kolaborasi ini, tidak ada istilah kewenangan kabupaten dan kota, ataupun kewenangan pemerintah provinsi. Namun melalui pertemuan itu, menjadi gerakan bersama dan bergotong-royong untuk membangun Sumbar.
“Saya berharap doa dan dukungan dari masyarakat, agar upaya ini bisa berjalan dengan baik. Bila ini terwujud, masyarakat pun bisa merasakan dampaknya, karena bicara infrastruktur merupakan kepentingan masyarakat juga,” katanya.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra mengatakan, sebagai daerah yang kini masih dalam tahap pemulihan terdampak bencana alam, ada sejumlah infrastruktur yang berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat. Mulai dari infrastruktur penduduk pertanian, hingga infrastruktur jalan lainnya.
“Sejauh ini telah adanya kepedulian langsung dari pemerintah pusat ke Pemkab Tanah Datar terkait dampak dari bencana alam. Tapi mengingat APBD Tanah Datar yang sangat sedikit, makanya sangat berharap adanya alokasi APBN yang bisa diberikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah,” katanya.
Dia menyampaikan sejumlah proyek pemerintah pusat yang sudah terealisasikan di Tanah Datar mulai dari pembangunan hunian tetap, jembatan, hingga upaya pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana alam.
“Pada pertemuan tadi, saya pun kembali berharap agar pembangunan infrastruktur bisa kembali dilakukan di Tanah Datar, seperti sabo dam sebagai upaya mengantisipasi ancaman bencana alam dari erupsi Gunung Marapi, hingga infrastruktur pendukung irigasi pertanian. Secara bertahap, saya berharap perhatian pemerintah pusat selalu ada di Tanah Datar,” sebutnya.
Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim mengatakan, dalam kesempatan pertemuan tersebut, ada banyak persoalan infrastruktur yang disampaikan. Mulai dari kondisi dampak bencana alam yang merusak jembatan, jalan, dan termasuk irigasi pertanian.
Kemudian hal juga menjadi harapan lain yakni diperlukan adanya tindak lanjut dari pengembangan Pelabuhan Panasahan Painan, karena sebelumnya pelabuhan tersebut dipersiapkan jadi pelabuhan penyangga pengangkut CPO di Sumbar.
"Kalau Pelabuhan Panasahan berjalan proyek pengembangannya, tidak hanya membantu soal perdagangan CPO saja, tapi juga memberikan dampak bagi perekonomian di daerah," ungkapnya.