Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menunggak membayar gaji sopir angkutan umum pengumpan (feeder) LRT selama dua bulan. Akibatnya, dua koridor feeder LRT melakukan mogok operasional sejak Minggu (3/12/2023).
"Untuk sekarang belum ada langkah lebih lanjut (dari Pemkot) terkait penyelesaian tunggakan. Sekitar Rp1.8 miliar belum dibayarkan sejak Oktober 2023," ujar Kepala Bagian Operasional PT Transportasi Global Mandiri (TGM), Fajar Wahyudi, Senin (4/12/2023).
Fajar mengatakan, tunggakan gaji yang belum dibayarkan Pemkot Palembang merupakan upah sopir dari 26 unit kerja di koridor 1 dan 2. Yakni rute Talang Kelapa-Talang Buruk (Koridor 1) dan rute Asrama Haji-Sematang Borang (Koridor 2).
"Total 26 unit dan 62 driver dengan operasional 2 shift sehari belum dibayarkan," kata dia.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, Aprizal, Pemkot belum mencairkan dana karena sedang ada pemeriksaan anggaran dari Badan Pemeriksaan Keungan (BPK) Sumsel.
"Nanti (pencairan) sedang proses, karens Dishub lagi diperiksa BPK terkait audit perincian APBD," timpalnya.
Namun berdasarkan informasi dari PT TGM, mereka tidak mengetahui adanya audit anggaran dan pemeriksaan oleh BPK Sumsel. Bahkan pihak pelayanan feeder LRT menyebut mereka tak menerima rincian anggaran dari Dishub Palembang.
Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Palembang, Ratu Dewa, menegaskan tunggakan pembayaran operasional layanan feeder LRT sudah diproses dan semua hak yang belum dibayar akan cair sebelum akhir 2023.
"Saya minta besok segera dibayarkan (oleh Dishub), paling lambat sebelum Desember sudah lunas. Setelah dibayarkan, feeder LRT koridor 1 dan 2 bisa beroperasi lagi melayani penumpang," katanya.
Sebagai informasi, angkutan moda pengumpan LRT Palembang memiliki tujuh koridor. Koridor 1-2 dikelola Pemkot Palembang, sedangkan koridor 3-7 dikelola oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKARSS) Sumsel.