60 Tunanetra di Palembang Masuk DPT Pemilu 2024

14 Feb 2024, 07:07 WIB

Feny Maulia Agustin

Ilustrasi TPS di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Intinya sih...

Puluhan tunanetra terdaftar dalam DPT Pemilu 2024 di Palembang, namun tidak mendapatkan fasilitas braille untuk sistem pencoblosan.
TPS 37 di Yayasan Karya Darma Bhakti menjadi lokasi khusus pencoblosan bagi tunanetra, dengan 60 dari total 214 DPT.
Beberapa tunanetra tak terdaftar dalam DPT dan harus didampingi saat mencoblos karena tidak ada fasilitas braille yang disediakan KPU.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Puluhan penyandang tunanetra di Palembang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun untuk sistem pencoblosan tahun ini, mereka tidak mendapatkan fasilitas braille (sistem tulisan sentuh).

"Biasanya saat pemindahan logistik ada (braille), tapi ini gak ada. Belum jelas apakah akan dikasih. Tapi melihat kondisi, sepertinya Pemilu tahun ini tanpa ada braille," ujar Nuriadi, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara (KPPS TPS) 37, Selasa (13/2/2024).

1. Total 214 DPT di TPS 37 dan 10 orang pemilih muda tunanetra

TPS Tuna Netra di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Berlokasi di Yayasan Karya Darma Bhakti Jalan Seduduk Putih Palembang, TPS 37 memang menjadi lokasi khusus pencoblosan bagi tunanetra. Sekitar 60 orang penyandang tunanetra di sana telah masuk DPT Pemilu 2024 dari total 214 DPT.

Lokasi tersebut sudah langganan menjadi TPS bagi tunanetra, karena area TPS dekat dengan Seketariat Persatuan Tuna Netra Indonesia Sumatra Selatan (Pertuni Sumsel).

"Dari 60-an penyandang tunanetra dalam DPT, 10 orang sebagai pemilih perdana," kata Nuriadi yang juga sebagai Ketua RT 30 di Jalan Seduduk Putih Palembang.

2. Pencoblosan tidak bisa memanfaatkan KTP jika belum masuk DPT

Perkumpulan tuna netra di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS 37 itu tidak seluruhnya tunanetra terdaftar dalam DPT. Sebab data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda. Akibat persoalan itu, Nuriadi menyebut beberapa tunanetra yang tak terdaftar menjadi kurang semangat untuk mencoblos.

"Mereka jadi malas mengurus karena kendala tahun ini harus berpatokan dari DPT. Berbeda dari 2019 lalu bisa milih hanya dengan KTP," jelas dia.

3. Panitia KPPS mendampingi tunanetra mencoblos di Pemilu 2024

Ilustrasi TPS di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Selain kendala tidak termasuk dalam DPT, tunanetra di Palembang harus ditemani pendamping saat di bilik suara, karena tidak mendapatkan fasilitas braille seperti pemilu-pemilu sebelumnya.

"Pendamping dari kami, dari panitia KPPS, karena sampai sekarang gak ada (braille) disediakan KPU," timpalnya.