Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengaku masih berusaha mengentaskan rumah kumuh. Ribuan rumah kumuh itu pun dijanjikan segera mendapat Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos RTLH).
"Masih ada sekitar 4.500 rumah yang belum layak huni. Semuanya akan kita usahakan menjadi rumah layak huni untuk mencapai program pengentasan kawasan kumuh," ujar Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo, Senin (11/7/2022).
Langkah mengentaskan kawasan kumuh dengan memperbaiki rumah yang belum layak huni, dan diperjuangkan tuntas hingga tahun depan. Sebab pada akhir 2023, masa jabatan Wako Palembang akan mengalami periode baru.
"Kami berupaya mengentaskan ini (kawasan kumuh) sampai akhir pemerintahan dan bisa layak huni," kata dia.
Pengentasan kawasan kumuh melalui Program Bansos RTLH akan dilakukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk bantuan kolaborasi CSR BUMN maupun BUMD.
"Perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus mewujudkan misi memenuhi target 100 persen air minum, 0 persen zona kumuh dan 100 persen sanitasi," timpalnya.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Palembang, Affan Prapanca menambahkan, pengentasan kawasan kumuh turut didukung Balai Perumahan dan bantuan CSR dari lembaga maupun swasta.
"Program RTLH yang berjalan tahun ini dari Balai Penyedia Perumahan, yang ditangani di Palembang ada 250 unit. Jumlah ini menurun dari tahun lalu 600 unit dan ada juga bantuan dari BAZNAS, bantuan asosiasi perumahan, dan lainnya," jelas dia.
Bansos RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan demi pemugaran rumah tidak layak huni. Program ini diberikan pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat.
"Pengentasan rumah tidak layak huni ini sesuai dengan delinasi SK (Surat Keputusan) kumuh yang sudah ditetapkan, dan kawasan Seberang Ulu menjadi paling banyak," tandasnya.