4 Fraksi WO, RAPBD 2020 Tak Sepakat, Wagub Sumsel: Terserah Mendagri!

20 Des 2019, 23:15 WIB

Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), RA Anita Noeringhari menyerahkan keputusan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2020 ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pasalnya, pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel Terhadap Raperda APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020, Permintaan Persetujuan dari Anggota secara Lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna, Pengambilan Keputusan dan Pendapat Akhir/Sambutan Gubernur Sumsel Terhadap Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2020 tidak menemukan kata sepakat.

Rapat paripurna yang di gelar Jumat (20/12) malam tersebut, empat Fraksi DPRD Sumsel menolak melanjutkan jalannya pembahasan APBD dan memilih walk out (WO).

"Rapat ini tidak bisa dilanjutkan, karena hanya 35 anggota dewan yang hadir. Seharusnya yang hadir lebih dari 50 atau 2/3 anggota DPRD. Mereka yang tidak hadir WO pada rapat sebelumnya yakni Fraksi PKS, PAN, PKB dan Demokrat, sehingga dalam tatib kami, sidang tidak bisa dilanjutkan setelah dua kali forum ditunda," jelas Anita, usai rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jumat (20/12).

1. Rapat paripurna tak hasilkan apa pun, RAPBD Sumsel diserahkan ke Mendagri

Suasana sidang hanya dihadiri oleh 35 anggota DPRD (IDN Times/Rangga Erfizal)

Anita mengungkapkan, semua proses pembahasan mengenai APBD Sumsel tahun 2020 akan diserahkan langsung ke Mendagri. Jadi, rapat paripurna pun ditutup tanpa hasil apa pun. Pihak eksekutif juga ikut menyerahkan seluruh pembahasan RAPBD Sumsel 2020 ke kementerian.

"Kita lihat, nanti saya hari Senin (23/12) akan ke kementerian, kami kirimkan beserta seluruh risalah tentang rapat Raperda APBD. Saya berharap ada petunjuk dan penyelesaian yang lebih tepat dan solusi lebih baik," ungkap dia.

2. Empat Fraksi WO karena merasa eksekutif tidak menghargai fungsi budgeting DPRD

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya menyalami anggota DPRD yang hadir (IDN Times/Rangga Erfizal)

Politisi perempuan Partai Golkar itu menjelaskan, keukeuh-nya Fraksi PKS, PAN, PKB dan Demokrat menolak RAPBD Sumsel 2020 itu, lantaran sikap eksekutif yang dianggap tidak menghargai posisi DPRD sebagai lembaga budgeting.

Permasalahan tersebut sudah disampaikan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa waktu lalu. Banggar DPRD Sumsel sempat menolak sejumlah anggaran, salah satunya anggaran insentif bagi camat, dan anggaran yang berfokus pada beberapa daerah tertentu.

"Inilah yang membuat 4 fraksi menolak melanjutkan pembahasan, karena merasa gubernur tidak menghargai fungsi budgeting DPRD, sehingga menolak. Mereka merasa tidak ada penghargaan. Inilah kebuntuan yang terjadi," jelas dia.

3. 60 hari belum juga disahkan, maka Gubernur langsung membuat Pergub

Tanggapan Fraksi Gerindra beri catatan bagi penanganan masalah lingkungan hidup (IDN Times/Rangga Erfizal)

Pembahasan yang alot ini, terang Anita, akan berdampak pada APBD Sumsel tahun mendatang. Paling tidak Sumsel akan kembali menggunakan APBD 2019 sebagai jalan keluar masalah anggaran.

"Kalau sampai 60 hari belum juga disahkan, maka Gubernur langsung membuat Pergub dengan memakai paltform sesuai besaran APBD tahun 2019. Ini menjadi pembahasan APBD terburuk sepanjang perjalanan DPRD Sumsel," terang dia.

4. Wakil Gubernur Sumsel menyerahkan semuanya kepada Mendagri

Mawardi Yahya meninggalkan ruang sidang DPRD Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Mawardi Yahya yang hadir dalam rapat paripurna, menanggapi santai soal buntunya pengesahan APBD tahun 2020 mendatang.

"Ini sudah penundaan ketiga, kita tunggu terserah Mendagri. Kita serahkan semua keputusan dan akan kita terima," tandas dia.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb