Palembang, IDN Times - Tiga pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tetap berjalan selama libur tanggal merah berlangsung. Libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada 29 Mei berlanjut hingga 1 Juni 2025 bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Selama masa libur, Pemkot Palembang memastikan pelayanan publik tetap berjalan, terutama di sektor-sektor strategis keamanan dan ketertiban umum," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Aprizal Hasyim, Kamis (29/5/2025).
Layanan publik tersebut lanjutnya, meliputi layanan di beberapa dinas seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Ketika libur panjang, para petugas dan pegawai di sana telah menyusun jadwal piket dan bersiaga menjaga optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat Palembang.
Kemudian untuk ASN yang sudah menikmati momen libur panjang, Pemkot Palembang meminta agar pegawai di lingkungan pemerintahan untuk tidak membolos usai momen libir Hari Kenaikan Yesus Kristus.
"Libur panjang ini silakan dimanfaatkan untuk beristirahat. Tapi jangan sampai Senin nanti ada yang bermalas-malasan atau tidak masuk kerja tanpa keterangan. ASN harus siap kembali menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat," katanya.
Aprizal menegaskan, Pemkot Palembang akan memberikan sanksi kepada ASN yang kedapatan bolos tanpa alasan jelas. Sanksi tersebut katanya, bisa berupa teguran ringan hingga hukuman disiplin berat.
"Sanksi kita lihat sesuai peraturan yang berlaku," jelas dia.
Kepala Inspektorat Palembang, Jamia Haryanti menambahkan, pemkot telah membentuk tim untuk membina serta mengawasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam optimalisasi kinerja. Tujuannya, agar ASN tetap maksimal dalam memberikan layanan publik.
“Kami melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap kinerja pegawai di OPD. Kami juga menggunakan alat pemeriksaan berstandar untuk evaluasi eksternal terhadap kinerja pelayanan publik," jelas dia.
Jamia berharap, langkah itu dapat meningkatkan kedisiplinan serta profesionalisme ASN. Dia juga mengimbau para camat dan lurah di Palembang agar lebih aktif dan dekat dengan warga.
"Pelayanan publik adalah tanggung jawab bersama. Kami ingin setiap lapisan pemerintahan hadir dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," jelasnya.