Merasakan Mencekamnya Premanisme 1 Jam Keliling di BKB Palembang

Berbagai cerita kriminal dan kabar viral negatif yan terjadi di BKB pun telah banyak diketahui sering terjadi. Kota Pempek kini dikenal dengan kota norak karena berbagai kisah negatif yang sudah tergambar di ruang publik. Contoh kecil, insiden rendang Willie Salim, pemalakan vlogger Om Mobi, hingga isu wisatawan yang dipaksa membayar pengamen dengan QRIS jadi salah satu bukti nyata lingkungan ini perlu diperhatikan pemerintah setempat dengan menerjunkan petugas pengamanan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sebenarnya telah berupaya menjaga keamanan kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) dengan memasang sekitar 6–8 unit CCTV di berbagai sudut area. Namun di lapangan, keberadaan kamera pengawas itu belum berfungsi optimal. Karena minim penjagaan langsung dari aparat kepolisian, Satpol PP, maupun petugas Dinas Perhubungan.

Situasi ini, membuat pengawasan keamanan di kawasan wisata BKB belum maksimal. Padahal dari pantauan IDN Times, tampak sebuah pos pengamanan yang disediakan pemerintah setempat di dekat Museum Sultan Mahmud Badaruddin II dan pintu keluar BKB. Tetapi, saat berada di lokasi, pos itu tampak sepi tanpa petugas berjaga. Bangunan hanya berdiri sebagai formalitas, tanpa berfungsi jelas sebagai tempat pengawasan keamanan kawasan.

Sepanjang sejam berkeliling di sekitar lokasi, reporter IDN Times juga tidak melihat petugas dan anggota berpatroli. Bukan hanya soal lemahnya pengawasan terhadap para pengamen, tetapi juga maraknya juru parkir liar yang masih beroperasi di kawasan tersebut. Dari pantauan di lapangan, terlihat sejumlah juru parkir langsung mendekati kendaraan berpelat luar kota yang baru tiba di area BKB.

Salah satunya mobil berpelat nomor Jambi yang langsung dimintai uang parkir sebesar Rp10 ribu di awal. Namun, ketika pengemudi keluar dan diketahui ternyata berasal dari Palembang, terjadi tawar-menawar hingga akhirnya disepakati tarif parkir Rp5 ribu.

Makin lama berjalan mengelilingi kawasan BKB, kian banyak pula kejadian negatif yang bermunculan. Beberapa orang terlihat menunjukkan sikap kurang sopan, seperti menggoda atau memanggil-manggil wisatawan dengan nada yang terkesan mengolok-olok. Situasi ini membuat suasana di BKB terasa kurang nyaman, bahkan meresahkan bagi pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan kawasan wisata air di Sumatera ini.

Sebelumnya, Pemkot Palembang mengklaim kondisi wilayah perkotaan bakal aman usai penambahan pemasangan kamera pengawas di area publik, terutama di BKB. Selain demi keamanan serta ketertiban, Pemkot Palembang juga tak ingin wisatawan mendapati pengalaman negatif saat berada di Kota Pempek.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa juga berharap para pengunjung tempat wisata bisa merasa lebih nyaman berkunjung ke Ampera da BKB.

"Kami meningkatkan keamanan dan mengawasi aktivitas warga dari tambahan pemasangan enam kamera pengawas (CCTV) di Jembatan Ampera," kata Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, Kamis (2/10/2025).

Tindak lanjut pemasangan kamera pengawas di sejumlah area publik, dipicu banyak keluhan warga setempat dan masyarakat yang merasakan berbagai respons negatif saat berjalan di sekitar Jembatan Ampera dan pelataran BKB, apalagi saat malam hari.

"Ini untuk mengawasi aktivitas pengunjung dan wisatawan yang datang ke Jembatan Ampera, sekaligus mengurangi ruang gerak bagi oknum yang berniat melakukan tindak kriminal,” jelas dia.

Dewa menambahkan, pemasangan CCTV ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Banyak warga yang meminta agar kawasan publik dan destinasi wisata di Palembang dilengkapi dengan sistem pengawasan yang memadai.

"Saya harapkan potensi tindak kriminal, terutama aksi pemalakan yang kerap meresahkan warga dan wisatawan, dapat ditekan," katanya.

Menurut Dewa, keberadaan CCTV akan membantu aparat keamanan dalam melakukan pemantauan 24 jam penuh. Selain sebagai alat pencegah kejahatan, rekaman CCTV juga dapat menjadi bukti digital jika terjadi tindak pidana.

Diketahui pada pertengahan 2025 sekitar bulan Juli, sebelum Ratu Dewa memastikan keberadaan kamera pengawas banyak peristiwa negatif dialami masyarakat saat berada di BKB. Salah satunya kasus vloger Om Mobi kena palak juru parkir liar di sana, saat review satu unit mobil yang kemudian viral di media sosial (medsos).

Pasca video itu ramai di publik, pemkot pun menggelar Memorandum of Understanding (MoU) dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Penyelenggaraan MoU bersama APH meliputi TNI/Polri setempat, merupakan salah satu langkah Pemkot Palembang mengurangi tindak premanisme di ruang publik.

Diketahui, pelaku jukir liar yang meminta uang parkir vlogger otomotif Om Mobi @MotomobiTV itu telah ditangkap pihak keamanan Minggu (27/7/2025) malam. Penangkapan itu dibantu oleh jajaran Polrestabes Palembang dan Satpol PP setempat.

Pelaku berinisial ZU (34) yang ditangkap di BKB pada sekitar pukul 19.30 WIB. Setelah ditangkap, pelaku pun meminta permohonan masyarakat Palembang karena sudah meresahkan dan mengganggu kenyamanan publik dalam video yang beredar.

ketika proses pemeriksaan, ZU mengaku, pemalakan terjadi pada pukul 11 siang di Halaman BKB Palembang. Ia menyebut meminta uang parkir Rp2 ribu kepada Youtuber, padahal sang Youtuber sudah membayar tiket parkir.

"Saya memintanya uang parkir lagi, awalnya Rp5 ribu, namun ia mengaku sudah bayar tiket parkir, alhasil saya minta uang Rp2 ribu saja," kata ZU.

Kemudian, saat berhadapan, Herison mengatakan, ZU telah melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. "Gara-gara kamu, orang jadi tidak mau ke BKB. Itu karena kamu memalak orang lain," tegas Herison. Lalu, ZU meminta maaf kepada seluruh masyarakat Palembang karena tindakannya yang merugikan banyak orang.

"Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Palembang atas perbuatan saya yang telah mencoreng nama baik Kota Palembang. Apabila saya melakukannya lagi, maka saya siap dituntut di muka hukum," jelas ZU.

Peristiwa Om Mobi adalah bagian kecil dari potret negatif Palembang, tetapi kejadian itu ternyata tertutupi saat kedatangan istri Wakil Presiden RI Selvi Ananda Gibran Rakabuming ke Kota Pempek. Ketika Selvi datang, keberadaan juru parkir liar mendadak hilang.

Padahal, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Selvi tiba di Palembang pada Jumat (1/8/2025). Ia datang untuk menghadiri acara warisan budaya di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB). Malam itu, Selvi dijadwalkan menjadi tamu kehormatan dalam Pagelaran Busana Swarna Songket Nusantara.

Menariknya, saat Selvi tiba, suasana di kawasan BKB mendadak menjadi tenang. Apakah hal ini berkaitan dengan kedatangan Selvi ke Palembang? Sebab, lokasi kejadian yang dialami Om Mobi diketahui sama dengan area penyelenggaraan rangkaian acara warisan budaya tersebut.

Saat itu, berdasarkan pantauan IDN Times, kegiatan yang dihadiri Selvi merupakan bagian dari malam budaya sekaligus acara Pameran Sriwijaya Expo 2025.

Sementara kata Kepala Dinas Perhubungan Palembang, Agus Supriyanto, terkait kasus jukir liar di Palembang, dirinya telah menurunkan tim dan petugas di lokasi untuk memantau dan menjaga keamanan serta ketertiban di Kawasan BKB.

"Khusus untuk parkir liar, kita juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti dari kepolisian agar ada ada efek jera dan tidak di ulangi," jelasnya.

Agus menambahkan, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir wilayah barat, utara, dan timur, Dishub Palembang telah melakukan berbagai upaya penertiban. Ia menegaskan bahwa keberadaan jukir liar tidak berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena mereka memungut biaya parkir di lokasi yang tidak diperbolehkan.

“Parkir mereka berada di tempat ilegal, seperti di atas jembatan. Jadi, bukan jenis parkir yang sekadar tidak tertagih, melainkan memang berada di area yang tidak diperkenankan,” tegas Agus.

Ia mengakui, persoalan parkir liar masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kota Palembang. Saat dilakukan penertiban, para jukir liar sering kali menghilang dan berbaur dengan masyarakat, sehingga sulit ditindaklanjuti.

“Kendala dalam penertiban ini salah satunya karena mereka main kucing-kucingan. Saat petugas datang, mereka menghilang, lalu muncul lagi ketika situasi sepi. Belum lagi ada berbagai faktor lain yang memperumit penanganannya,” ujar Agus.

Bicara soal komitmen Pemkot Palembang menjaga ketertiban di ruang publik, kenyataannya masih jauh dari kata tuntas. Janji yang berulang kali dilontarkan pejabat daerah tampak tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, sempat menegaskan, tidak akan ada lagi tindakan negatif di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB). Namun, hingga kini, pernyataan itu hanya tinggal wacana, realitas di lapangan menunjukkan hasil yang nyaris nol besar.

Catatan IDN Times per 16 April 2025 mengungkapkan bahwa praktik pungutan liar (pungli) di Palembang masih terus terjadi. Padahal, pemerintah kota sebelumnya berjanji akan menindak tegas segala bentuk pungli di ruang publik mana pun.

Sebagai bagian dari janji politiknya untuk periode 2025–2030, Prima Salam menegaskan komitmennya memberantas pungli di ruang publik. Sayangnya, hingga saat ini, komitmen tersebut belum berbuah nyata. Justru, sejumlah warga masih mengeluhkan praktik pungli, terutama terkait penarikan parkir ilegal di kawasan publik seperti BKB.

Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan besar, sampai kapan janji-janji itu ditindaklanjuti tegas dan realistis diatasi.

Diketahui, kontras pernyataan pejabat dan kejadian yang berlangsung juga sempat dipublikasikan akun instagram @promopalembang, unggahan mengenai pungli parkir liar di Kota Pempek tampak masih eksis. Postingan gambar yang berisikan keluhan warga ramai dikomentari 329 netizen.

Dalam postingan @promopalembang, warga mengeluh jika Palembang banyak pungli di Kawasan Benteng Kuto Besak (BKB). Masyarakat ditarik uang parkir berkali-kali saat berkunjung ke sana, hingga total retribusi parkir mencapai Rp11 ribu dalam dua jam.

"Min pro, mau nanya aku kan jarang ke BKB, biasa parkir di luar 5 ribu sekali bayar. Tapi karena ini mau ke Ampera, jadi masuk plang pertama dari RS Ak Gani 4 ribu terus dijelasin kalo di dalam bayar lagi. Ya gapapa, karena aku pikir cuma sekali (bayar) ternyata pas di KFC (lokasi di dalam) bayar lagi 3 ribu. Yasudah, aku kira sekali saja seperti di mal. Ternyata tidak jadi bayar lagi 4 ribu karena katanya sudah dua jam. Terus dikasuh uangnya tidak ada kembalian, yasudah jadi ikhlas saja. Jadinya, posisi dapat dua tiket, kondisi ini bikin kaget. Jadi total bayar 11 ribu untuk dua jam," tulis keluhan warga dalam bahasa Palembang yang diunggah akun @promopalembang

Padahal sebelumnya, Senin (14/4/2025) lalu, Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam menegaskan jika tidak akan ada lagi pungli di Palembang. Pernyataan itu, ia sampaikan saat berkunjung ke Kantor Camat Ilir Barat 2.
"Simbol RDPS (Ratu Dewa- Prima Salam) itu, akan memberantas atau tidak pernah ada lagi pungli, aku dak perlu duit," katanya.

Tindak lanjut pemkot memberantas pungli, lanjutnya, merupakan program penting yang harus terealisasi segera. Sebab pemberantasan pungli ini jadi program utama bersama Wali Kota Ratu Dewa. Praktik pungli diakuinya memang menjamur tetapi sudah sepantasnya pemkot sebagai pihak yang memiliki kekuatan untuk memperbaiki kondisi daerah menindak tegas dan mengamankan lingkungan setempat.