Wow, Transaksi Non Tunai 2020 di Sumsel Capai 42,46 triliun

05 Apr 2021, 16:04 WIB

Default Image IDN

Palembang, IDN Times - Bank Indonesia Sumatra Selatan (BI Sumsel) mencatat total transaksi non tunai selama tahun 2020 mencapai 42,46 triliun. Aktivitas itu berasal dari layanan publik, program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan pengembangan pariwisata.

"Maka itu kita bersinergi bersama pemerintah setempat melakukan FEKDI (Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia) untuk meningkatkan awareness, dan mendorong digitalisasi di kabupaten maupun kota," ujar Kepala BI Sumsel, Hari Widodo, Senin (5/4/2021).

1. Secara nasional Sumsel masih aktif melakukan transaksi digital

Default Image IDN

Melalui kegiatan FEKDI, program digitalisasi diterapkan dalam program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) agar menjadi sumber ekonomi baru, apalagi di tengah pandemik COVID-19 yang membuat transaksi digital menurun.

"Sejauh ini kita berupaya ekonomi tetap berjalan lewat relevansi transaksi digital. Sumsel saat ini masuk dalam urutan 10 besar penerapan ekonomi digital secara nasional," kata dia.

2. Sumsel tidak masuk daerah pilot project P2DD

Default Image IDN

Kendati masuk dalam 10 besar daerah yang aktif menerapkan ekonomi digital, namun Sumsel tidak masuk dalam pilot project Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dari sembilan kabupaten dan kota di Indonesia.

"Dari pilot project sembilan kabupaten dan kota yang berhasil melakukan perluasan daerah, mereka mampu meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) hingga 14 persen," jelasnya.

Sumsel tak menjadi pilot project P2DD karena masuk 10 besar transaksi digital pendataan terakhir, selain adanya kendala dalam progres infrastruktur dan coverage ETP yang belm berjalan menyeluruh.

"Tetapi akan mengarah ke sana dengan transaksi ETP dalam penerimaan retribusi dan pajak. Saat ini yang telah mengadopsi adalah program samsat," timpal dia.

3. Program ETP turunan dari Kepres nomor 3 tahun 2021

Default Image IDN

Hari menyampaikan, pihaknya menarget proyeksi ekonomi di angka 4,3-5,3 secara year on year (yoy) untuk tahun 2021 dengan 2020. Langkah pencapaian itu dilakukan dengan mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran memperluas alternatif pembayaran non tunai.

"Program ETP turunan dari Kepres nomor 3 tahun 2021 yang diturunkan dalam percepatan dan perluasan di level daerah Sumsel. Sudah ada tim P2DD di daerah Ogan Ilir, Palembang, Muba, Banyuasin, dan OKI," tambahnya.

4. Pemerintah daerah berperan mendorong regulator perluasan ekonomi

Default Image IDN

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya melanjutkan, Pemprov akan memelopori transaksi non tunai mulai dari pemkab dan kota, khususnya teknis sistem transaksi cashless melalui aktivitas digitalisasi ekonomi.

"Merespon perkembangan ekonomi digital, tentu diperlukan peran pemerintah dan regulator untuk terus proaktif mendorong pengembangan dan perluasan ekosistem ekonomi serta keuangan digital," tandas dia.