Palembang, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Sumatra Selatan (Sumsel) masih mengalami krisis ekonomi. Hal itu terlihat dari inflasi, atau kenaikan sejumlah barang yang masih tinggi. Bahkan sepanjang 2022, inflasi Sumsel tertinggi terjadi pada September.
"Inflasi Sumsel pada September di angka 1,26 persen," ujar Kepala BPS Sumsel, Zulkipli, Selasa (4/10/2022).
Pemicu tingginya persentase inflasi di Sumsel akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), karena masuk dalam komponen harga yang diatur pemerintah. Kendati demikian, peningkatan inflasi dapat dicegah dengan bantuan pemerintah, atau pemberian subsidi terhadap pihak terdampak.
"Pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk subsidi tarif angkutan dan ojek online, sehingga tidak berimbas lebih jauh terhadap harga barang di tingkatan masyarakat (end user)," kata dia.
Menurutnya, pemerintah sangat berperan mengatasi laju kenaikan inflasi secara lokal maupun nasional. Apabila pemerintah konsisten memberikan bantuan serta dorongan alokasi subsidi terhadap pihak yang berimbas, maka pengendalian inflasi dapat dilakukan lebih cepat.
"Angka inflasi tertinggi di Sumsel sepanjang 2022 ini sudah tercatat dari gabungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di dua kota, yakni Palembang dan Lubuk Linggau," timpal dia.
Bahkan jika membaca persentase kenaikan harga barang secara tahun kalender, inflasi Sumsel sudah melambung ke angka 5,60 persen, dengan andil kenaikan harga BBM memengaruhi angka inflasi hampir 1 persen.
Selain berdampak pada peningkatan inflasi di Sumsel, harga BBM dapat berimbas terhadap komoditas lain setelah tarif angkutan dan transportasi. Yakni memengaruhi laju kenaikan harga pangan dan ongkos kirim.
"Sebenarnya laju inflasi Sumsel bisa saja dikendalikan dalam sisa waktu tiga bulan terakhir. Caranya, lewat intervensi pemerintah untuk menangani kenaikan harga-harga," jelasnya.