Palembang, IDN Times - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tahun 2021 mengalami kenaikan hingga Rp137 miliar dibandingkan tahun sebelumnya pada 2020.
Peningkatan itu diketahui dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II tahun 2022, terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2021 di DPRD Palembang, Selasa (5/7/2022).
Silpa Pemkot Palembang pada 2021 mencapai Rp192 miliar dengan perbandingan Silpa tahun 2020 di angka Rp55 miliar. Namun kondisi tersebut disayangkan oleh beberapa fraksi, yakni dari PDI Perjuangan dan PAN.
"Tapi sangat disayangkan masih terdapat silpa Rp192 miliar lebih. Kami harap silpa ini dapat diminimalisir sebisa mungkin," kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Alex Andolis.
Angka tersebut disebut belum seimbang dan masih kurang minim dengan prestasi Wali Kota (Wako) Palembang, khususnya dalam mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali.
"Ini menjadi motivasi (silpa naik) dalam meningkatkan kerja sama di masa mendatang. Tetapi jika silpa ini masih bisa lebih rendah lagi, baru luar biasa," timpalnya.
Juru Bicara Fraksi PAN, Ruspanda menambahkan, pihaknya juga meminta agar Pemkot Palembang meminimalisir silpa. Sebab nilai Rp192 miliar sudah termasuk kas daerah sebesar Rp150 miliar.
"Kami harap di tahun depan menjadi perhatian dan diminalisir," tambah dia.
Menanggapi laporan silpa tersebut, Kepala BPKAD Palembang, Agus Kelana menjelaskan, jumlah silpa pada 2021 lebih besar karena ada dana transfer yang baru masuk ke kas daerah.
Dana itu meliputi Bantuan Gubernur atau Bangub untuk termin ketiga sebesar 30 persen dan dividen PDAM Tirta Musi Palembang. Seharusnya dana transfer dibayarkan pada 2021.
"Namun baru ditransfer di akhir Desemher 2021 sehingga tidak bisa dibayarkan dan menjadi utang. Karena ini utang, maka akan dibayarkan di tahun 2022," katanya.
Menurut Agus, silpa tidak akan berpengaruh terhadap anggaran pada 2022. Bahkan utang yang saat ini sudah mencapai 81 persen, tersisa 18 persen lagi yang belum dibayarkan.
"Kami masih menunggu kelengkapan berkas administrasi dari dinas terkait untuk pembayaran utang ini, jadi tidak ada masalah," tandas dia.