Selama Februari, PAD Palembang dari Pajak Mencapai Rp100 Miliar

Sulaiman mengatakan, agar target hingga akhir 2020 terpenuhi, pihaknya mulai menerapkan pajak terhadap 600 tower yang ada di wilayah Palembang.

"Target mengharuskan kami menggali potensi baru, salah satunya dengan dikenakannya pajak tower telekomunikasi dan tower bersama. Di Palembang sendiri ada sekitar 600-an tower yang akan dikenakan pajak," kata dia.

Sulaiman menerangkan, sejauh ini pajak yang masih belum tertib dan tidak merata dalam perhitungan pembayaran adalah pajak dari reklame. Berkaca dari hal tersebut, maka pihaknya bakal mendata dan mengelompokkan reklame yang kena pajak sesuai kawasan.

“Sekarang tarif pajak reklame kita kelompokan pada kawasan ketat, kawasan khusus dan kawasan biasa, sesuai seberapa potensialnya wilayah tersebut. Kami sudah ada kajiannya, tinggal menunggu Perwali,” terang dia.

Sulaiman menerangkan, reklame yang terpasang di seluruh lokasi yang di Palembang ada 849 tiang.

"Itu data dari Dinas Kominfo dan ini perlu divalidasi oleh BPPD. Sebab, selama ini ada yang bayar tanahnya saja, tapi bangunannya tidak masuk hitungan. Sehingga proses pendataan butuh diulang kembali," terang dia.

Sementara, Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan, untuk meningkatkan PDA seharusnya tidak hanya bekerja sama dengan BPPD saja. Namun harus bekerja sama dengan UPTD, Kecamatan, Kelurahan, bahkan sampai tingkat RT.

"Saat ini kita fokus kerja sama dan saling mengkroscek agar penerimaan PAD bisa memaksimalkan. Termasuk mempelajari mengaapa kebanyakan tower tidak berada di lahan sewa. Makanya, pengenaan pajaknya nanti apakah ke penyewa atau bukan. PBB memang sudah jelas, tapi peruntukan tower ini apa masuk ke pajak bumi atau bangunan yang masih dimatangkan," tandas dia.