Palembang, IDN Times - Pemerintah pusat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berencana menghapus atau menghilangkan listrik 450 VA. Pemerintah akan mengganti listrik 900 VA. Namun rencana tersebut diyakini lebih menyulitkan masyarakat.
"Pengalihan subsidi listrik untuk warga kurang mampu justru menjadi kebijakan yang menyusahkan rakyat," ujar Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, Kamis (15/9/2022).
Menurut pemerhati kebijakan publik itu, wacana subsidi listrik lebih baik diganti dengan kebijakan lain. Seperti mendorong rakyat Indonesia untuk menghemat dengan penggunaan listrik yang lebih rendah.
"Karena pembangkit listrik di Indonesia 70 persen menggunakan batu bara, sedangkan cadangan batu bara sudah mulai menipis karena terlalu banyak yang diekspor atau digunakan sendiri untuk listrik," kata dia.
Cadangan batu bara hanya tinggal tersisa untuk 20 tahun. Pemerintah diminta melihat kebijakan negara luar seperti di Eropa. Negara-negara di sana kata Bambang, telah melakukan penghematan besar-besaran karena energi fosil yang sudah menipis.
"Misalnya di Jerman, UK, Denmark, Yunani dan Sri Lanka. Mereka sudah melakukan program power cuts atau pemadaman selama 10 jam untuk menghemat penggunaan energi listrik," jelasnya.
Rencana menghapuskan listrik 450 VA yang menyasar kalangan masyarakat menengah ke bawah dinilai lebih menyengsarakan. Sebab warga yang menggunakan listrik 450 VA mencapai sekitar 24 juta pelanggan (keluarga).
"Dari hasil pembicaraan dengan masyarakat pengguna 450 VA, mereka malah ingin listrik diturunkan lagi sampai 220 VA seperti yang diberlakukan pada zaman orde baru," ungkap dia.
Sebab lanjut Bambang, semua peralatan elektronik seperti lampu, televisi, kipas angin, dan kebutuhan watt lainnya, sangat rendah dan efisien untuk penghematan energi.
Bambang menilai, wacana penghapusan daya listrik juga mendorong masyarakat menggunakan daya lebih besar dan cenderung pemborosan. Apalagi warga turut menanggung produksi listrik PLN yang sudah terlajur berlebih atau over supply.
"Kebijakan pemerintah terlanjur mempunyai program membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt yang dilakukan oleh swasta, dan telah tanda tangan kontrak dengan PT. PLN untuk jangka panjang," jelasnya.
Program 35.000 megawatt kata Bambang, mengakibatkan produk listrik over supply lebih dari 50 persen yang dibutuhkan masyarakat. Ia meminta wacana perubahan daya listrik 450 VA ke 900 VA dibatalkan.
"Sebaiknya dibatalkan agar tidak menyusahkan masyarakat Indonesia yang sedang kesulitan ekonomi akibat pandemik dan harga BBM," tandas dia.