Realisasi PBB Palembang Baru 47 Persen dari Target Rp280 Miliar
- Pemerintah Kota Palembang menargetkan pendapatan PBB 2024 sebesar Rp280 miliar, namun realisasi baru mencapai 47,26% dari target.
- Pemkot Palembang memaksimalkan pelayanan dan infrastruktur perkotaan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta mendukung perekonomian daerah.
- Optimalisasi pendapatan PBB masih menjadi tantangan karena kesadaran masyarakat yang kurang dan belum optimalnya pencapaian target.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menargetkan pencapaian pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2024 sebesar Rp280 miliar. Agar realisasi tersebut tercapai, pemerintah terus melakukan evaluasi penerimaan dan pembayaran pajak daerah.
"Data per 2 Agustus 2024 yang terealisasi sebesar 132 Miliar lebih atau sekitar 47,26 persen dari target pencapaian," ujar Pj Wako Palembang Ucok Abdulrauf Damenta usai menghadiri Rapat Kerja Koordinasi dan Evaluasi PBB di Aula Bapenda, Senin (5/8/2024).
1. Pemkot maksimalkan layanan publik di Palembang
Langkah Pemkot mencapai realisasi pendapatan PBB di Palembang salah satunya dengan memaksimalkan pelayanan sarana dan prasarana di perkotaan serta menyesuaikan kebutuhan dan daya beli masyarakat sehari-hari yang kian membaik.
"Keadaan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Palembang yang tentunya menunjang perekonomian," kata dia.
2. Target realisasi pendapatan PBB tiap tahun naik
Ucok menyampaikan, manfaat pembayaran PBB dari masyarakat adalah untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur wilayah dan berperan sebagai sumber pendapatan besar untuk ekonomi daerah terutama di kawasan perkotaan.
"Maka itu penerimaan dari sektor ini masih harus dioptimalkan melalui berbagai sarana, dari tahun ke tahun target PBB semakin meningkat, namun kenaikan itu belum diiringi dengan peningkatan capaian realisasi penerimaan," timpalnya.
3. Pencapaian target PBB Palembang jadi tantangan besar pemkot
Menurut Ucok, hasil penerimaan PBB beberapa tahun terakhir belum optimal. Itu karena, pencapaian target tak terwujud sesuai ditetapkan.
Alhasil, kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Palembang dan tantangan pemerintah dalam evaluasi kinerja pembiayaan pajak daerah.
"Karena masih kurangnya keasadaran masyarat tentang pentingnya bayar pajak untuk pembangunan daerah. Jangan bikin target yang muluk-muluk tapi realistis bisa dicapai, kemudian identifikasi potensi baru untuk pendapatan pajak," jelas dia.
