PPN 10 Persen Bagi Pelaku UMKM Palembang Ditinjau Ulang

30 Jan 2024, 18:09 WIB

Feny Maulia Agustin

Ilustrasi pajak (pexel)

Intinya sih...

Pemkot Palembang akan meninjau ulang kebijakan PPN 10% bagi UMKM
Perda baru akan melibatkan pedagang dan pemilik usaha dalam perumusan pajak
Pajak 10% tidak berlaku untuk semua UMKM, ada klasifikasi omset di atas Rp10 juta dan di bawah Rp9 juta

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Kebijakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 10 persen bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kota Palembang akan ditinjau ulang.

Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Palembang, Ratu Dewa mengatakan, peninjauan Perda soal PPN 10 persen bagi UMKM akan melibatkan pedagang dan pemilik usaha agar mereka bisa memahami tujuan penetapan pajak tersebut.

"Melibatkan pedagang, supaya mereka tahu bagaimana mekanisme dan perumusannya. Perda itu nantinya akan dibuat Perwali sebagai turunnya, sehingga akan dikaji lagi bagaimana penerapan PPN itu," kata dia, Selasa (30/1/2024).

1. Pembayaran PPN bagi pelaku UMKM tidak flat 10 persen

Ilustrasi pajak (dok: Pinterest)

Penerapan PPN 10 persen untuk pedagang UMKM perlu pengkajian jelas. Apalagi penetapan aturan itu tidak akan melibatkan dan memberatkan masyarakat yang selama ini kebijakan pembayaran PPN menjadi tanggung jawab konsumen.

"Tinjauan juga, sekaligus PPN tidak hanya 10 persen, karena kalau flat sama semua 10 persen akan ada insentif fiskal bagi pelaku UMKM," jelasnya.

2. Aturan pajak PPN 10 persen tidak berlaku untuk semua UMKM

Plt Sekretaris Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang, Prabu Mandiri menambahkan, dari tinjauan ulang penerapan PPN 10 persen nanti, pelaku usaha akan diberikan kebijakan fiskal mulai dari pengurangan nilai pajak, pengurangan pokok pajak dan lainnya.

Selain itu aturan pajak 10 persen juga tidak berlaku untuk seluruh pelaku UMKM. Pajak ini akan dikenakan berdasarkan pengelompokkan dua jenis, yakni UMKM dengan omset di atas Rp10 juta dikenakan PPN 10 persen dan omset di bawah Rp9 juta tidak dikenakan pajak.

"Berbeda dengan dulu ada yang kena pajak 5 dan 10 persen tapi sekarang semua flat 10 persen jika omzet di atas Rp 10 juta," jelas dia.

3. DPRD Sumsel minta aturan PPN 10 persen yang akan dibuat Perwali dikelompokkan sesuai klasifikasi UMKM

Ilustrasi pajak (pexel)

Kebijakan PPN 10 persen bagi pelaku UMKM di Palembang sempat diprotes DPRD Sumsel. Aturan tersebut dinilai kurang rasional. Apalagi banyak pemilik warung makan justru mengenakan pajak tambahan untuk biaya makan di tempat yang dibebankan ke masyarakat atau konsumen.

Menurut Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, pajak harus ditertibkan, namun yang perlu dirhatikan yakni Pemda bisa redaksional dalam perwali. Seperti harus ditulis kongkrit dari aspirasi publik sehingga ada klasifikasi yang jelas.

"Masak yang rumah makan besar disamakan dengan rumah makan kecil seperti pecel lele apa mungkin mereka menambahkan 10 persen , tolong harus ada klasifikasinya, jangan sampai mereka dimatikan lantaran tidak bisa membayar pajak," jelas dia.