Pinjol Judol jadi Kendala Program Rumah MBR Prabowo di Sumsel

05 Feb 2025, 10:26 WIB

Feny Maulia Agustin

ilustrasi investasi properti (freepik.com/freepik)

Intinya sih...

Presiden Prabowo Subianto menarget pembangunan 3 juta rumah MBR per tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi positif.
Ketua DPD REI Sumsel Zewwy Salim menyatakan bahwa perilaku masyarakat Sumsel, seperti menunggak dan terlibat judi online, berpotensi merusak riwayat kredit dalam program MBR.
Program rumah MBR di Sumsel mengalami kenaikan target hingga 17 ribu unit pada 2025, namun kondisi pinjol ilegal dan judol menjadi tantangan utama dalam mencapai target tersebut.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menarget pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang pemerintahannya hingga 3 juta unit per tahun. Program yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi positif tersebut justru berpotensi gagal di Sumatra Selatan (Sumsel).

"Catatan kredit rusak, SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan pinjol (pinjaman online) memengaruhi kegagalan Program MBR bisa terjadi," kata Ketua Dewan Pimpinan Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumsel Zewwy Salim, Rabu (5/2/2025).

1. Masyarakat Sumsel kerap terkendala catatan kredit SLIK OJK

Ilustrasi Properti (pixabay.com/SimonMichaelHill)

Program rumah MBR bagi orang berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan itu ditarget terealisasi hingga 17 ribu unit untuk Sumsel. Namun melihat perilaku masyarakat dengan kebiasaan menunggak kata Zewwy dan kerap terlibat dalam judi online (judol) bisa merusak riwayat kredit.

"Untuk bisa memiliki rumah MBR, butuh proses pengajuan kredit rumah dan Sumsel ini sering terhambat di data SLIK OJK, karena sebagian orang terjebak di Judol, yang kemudian ada riwayat kredit negatif tercantum di SLIK OJK, kondisi ini menyulitkan persetujuan kredit," jelasnya.

2. REI Sumsel menarget properti 2025 kondisi surplus

ilustrasi orang membuat website properti (pexels.com/Lisa Fotios)

Secara nasional kata Zewwy, melihat dari sisi minat dan animo konsumsi properti terutama perumahan, Sumsel berada di posisi kedua setelah Jawa Barat (Jabar). Situasi ini sebenarnya mendukung keberhasilan program rumah MBR. Tetapi catatannya, konsumen tak bisa luput dari histori kredit rusak dan kendala tersebut menjadi tantangan bagi REI Sumsel.

"Harapannya kita surplus (pembangunan properti MBR). Namun memang ini jadi tantangan (persoalan pinjol dan judol) berat untuk bisa terwujud (target persetujuan kredit 17 ribu properti MBR sepanjang 2025)," jelas dia.

3. Pembangunan properti di Sumsel di atas Jatim pada 2024

ilustrasi menyewa jasa manajemen properti (unsplash.com/Jakub Żerdzicki)

Target pembangunan properti MBR pada 2025 hingga 17 ribu unit lanjut Zewwy, mengalami kenaikan dari tahun sebelummya. Pada 2024, Sumsel mewujudkan 10 ribu unit perumahan MBR di sejumlah wilayah dengan mayoritas Palembang tertinggi realisasi unit tercapai.

"Data dari 2024 pembangunan properti kita berada di atas Jawa Timur (Jatim) kita berhasil melampaui target," katanya.

Harapan kedepan, tak hanya properti MBR, pembangunan komersil pun harus meningkat dibandingkan 2024. Sehingga, target masyarakat memiliki hunian sendiri segera tercapai.

4. Tercatat 2 ribuan orang mengeluhkan kredit pinjol ilegal di Sumsel Babel

ilustrasi memiliki ide dan properti intelektual (freepik.com)

Berdasarkan data OJK Sumsel Babel per September 2024, tercatat lebih dari 2 ribu masyarakat memanfaatkan pinjol dan dominan mereka justru sebagai pengguna pinjol ilegal. Kondisi itu dipengaruhi masyarakat terlilit dalam lingkaran kebiasaan judol, digitalisasi dan pinjaman mudah.

Kepala OJK Sumsel Babel Arifin Susanto mengatakan, pengguna pinjol ilegal makin menjamur. Akumulasi September 2024, OJK Sumsel Babel menerima 2.164 keluhan pinjol ilegal.

"Intinya ini seperti tiga mata rantai setan, karena pinjaman online yang ilegal biasanya akan digunakan ke (aktivitas) ilegal baik itu investasi ilegal dan juga judi. Itu sudah pasti," kata dia.

Keluhan pinjol ilegal, tak terlepas dari digitalisasi sektor keuangan yang saat ini banyak mengalami permasalahan. Terutama keterkaitan antara investasi bodong atau yang tak terdaftar di OJK hingga persoalan aktivitas ilegal lain seperti kebiasaan publik terlibat judol.