Peran BI Hadapi Risiko Krisis Lewat Sistem Bayar Digital di Sumsel

29 Sep 2025, 18:34 WIB

Feny Maulia Agustin

Ilustrasi pembayaran dengan QRIS. (IDN Times/Cokie Sutrisno)

Intinya sih...

BI menghadapi risiko krisis ekonomi di Sumsel
Sistem pembayaran digital menjadi fokus pemantapan ekonomi
BI memperluas literasi keuangan melalui program inovatif

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Bank Indonesia (BI) kini menghadapi tantangan. Dalam risiko krisis, perbankan justru dituntut menopang penguatan ekonomi strategis. Selain berfungsi menekan potensi darurat finansial, BI pun harus mengejar stabilitas keuangan di tengah kondisi ekonomi yang belum efektif, termasuk di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel).

Menurut Analisis Yunior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, M. Dicky Kusnadi, peran sistem pembayaran adalah salah satu langkah BI menyempurnakan pemantapan ekonomi terutama di era digital. Sistem pembayaran secara tujuan, diharapkan mampu membangun kerangka tren positif finansial daerah.

1. Krisis moneter bisa dihadapi dengan kebijakan ekonomi sehat

Ilustrasi ekonomi yang baik (unsplash/towfiqu barbhuiya)

Dicky menyebut, sistem pembayaran merupakan saluran krusial dalam mempertahankan aktivitas ekonomi tetap stabil. Termasuk menjaga konsistensi pasar barang maupun peredaran uang.

"Kelancaran sistem ini (sistem pembayaran digital) diyakini meningkatkan efisiensi perekonomian secara keseluruhan. Sehingga, Indonesia perlu memperbaharui layanan digital agar bisa bertahan dalam kondisi moneter," katanya, Senin (29/9/2025).

Dicky menyampaikan, risiko krisis moneter sebenarnya bisa dihadapi lewat kebijakan ekonomi yang sehat. Yakni fokus menjaga sistem keuangan secara menyeluruh. Yak hanya dari satu bank, melainkan dari semua lembaga yang berkaitan dalam ekosistem ekonomu terutama di era digitalisasi.

"Makroprudensial (kesehatan ekonomi) tidak bisa dilepaskan dari kebijakan sistem pembayaran. Sinergi ini memiliki fungsi ganda, yakni menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelas dia.

2. Ekonomi digital dorong pertumbuhan inklusi keuangan

Ilustrasi ekonomi digital (freepik.com)

Dicky mencontohkan, sistem pembayaran yang kini dalam proses pembaruan adalah membangun akses keuangan secara terbuka lewat inovasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2030. Prosedur BSPI ini, katanya, termasuk dalam kebijakan makroprudensial. BI sebagai bank sentral mencegah risiko yang bisa mengguncang ekonomi, misalnya gelembung kredit dan ketidakseimbangan perbankan.

"Sistem pembayaran diposisikan sebagai akselerator utama yang memastikan transmisi kebijakan berjalan lancar dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata dia.

Secara umum, bagian sistem pembayaran yang sudah sukses sebagai role model digitalisasi di Indonesia adalah pembayaran digital metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Tanpa Pindai atau sistem Tap.

"Sejak diluncurkan pada 2019, QRIS hadir sebagai game changer yang bukan hanya menyederhanakan transaksi, tetapi juga mempercepat inklusi keuangan dan memperkuat kedaulatan digital," jelasnya.

3. Sistem pembayaran digital BI dorong ekonomi kreatif berkelanjutan

Ilustrasi ekonomi (pexels)

Selain sistem QRIS, sistem pembayaran digital tanpa pindai mencakup kecanggihan teknologi Near Field Communication (NFC) yang diperkenalkan 14 Maret 2025. Teknologi ini mampu mengubah cara masyarakat bertransaksi menjadi lebih cepat dan praktis.

"Dari sistem pembayaran, BI diposisikan sebagai akselerator utama dalam transformasi digital. Harapannya, metode ini bisa menjadi ujung tombak transmisi kebijakan," kata Dicky.

Sementara, bicara sistem pembayaran digital di Sumsel, Kepala BI Sumsel Bambang Pramono menyampaikan, dari sisi digitalisasi ekonomi, BI komitmen memperluas literasi keuangan, khususnya melalui implementasi QRIS. Dia menyebut BI konsisten menggenjot digitalisasi akses keuangan lewat berbagai program inovatif.

Yakni membangun akselerasi digital melalui program Digital Kito Galo, QRIS Jelajah Indonesia, Gerakan Bersama Masyarakat Perluas Akuisisi QRIS (GEBYAR QRIS), hingga Launching QRIS Tap Mpos DAMRI. Bambang mengatakan, hingga Agustus 2025, GEBYAR QRIS telah terlaksana di Kabupaten Muara Enim dan OKU Selatan.

"Roadshow ini direncanakan berlanjut ke berbagai kota dan kabupaten lain di Sumsel hingga 2026. Kami ingin memastikan masyarakat merasakan kemudahan transaksi digital yang mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif,” kata Bambang.