Pemkot Sesuaikan APBD 2026 Usai Dana Transfer Turun Rp480 Miliar

10 Okt 2025, 19:25 WIB

Feny Maulia Agustin

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Pemerintah Kota Palembang menyusun RAPBD 2026 setelah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp480 miliar.
Penyesuaian anggaran difokuskan pada efisiensi dan optimalisasi pendapatan daerah, tanpa ganggu layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dana transfer tahun ini diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp1,998 triliun pada tahun depan, namun Pemkot optimistis rasio kemandirian fiskal daerah tetap positif.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Penyesuaian itu dilakukan usai Palembang menerima penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp480 miliar.

"Dana transfer dari pemerintah memang turun, bukan hanya Palembang tapi juga di seluruh Indonesia. Jadi kita harus lebih bijak dan efisien dalam mengelola keuangan daerah," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang, Ahmad Nashir, Jumat (10/10/2025).

1. Pemkot lakukan penghematan di pos penunjang

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut dia, penyesuaian anggaran akan difokuskan pada langkah efisiensi dan optimalisasi pendapatan daerah. Pemkot pun berkomitmen untuk tetap menjaga program prioritas tetap berjalan, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Penurunan dana ini, kata Nashir, diusahakan tak ganggu layanan publik.

“Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap kita jalankan. Penghematan dilakukan hanya di pos penunjang seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan operasional lainnya,” jelasnya.

Nashir menjanjikan, pengelolaan keuangan akan diimbangi dengan peningkatan pengawasan dan pencegahan kebocoran anggara. Tujuannya, agar setiap dana yang dikeluarkan bisa memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

2. Sebut PAD menutupi separuh kebutuhan belanja daerah

Ilustrasi anggaran. (IDN Times)

Berdasarkan catatan BPKAD Palembang, dana transfer tahun ini yang mencapai Rp2,4 triliun, diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp1,998 triliun pada tahun depan. Meski turun cukup jauh kata Nashir, Pemkot optimistis rasio kemandirian fiskal daerah tetap berada dalam tren positif.

“Rasio kemandirian fiskal Palembang berada di kisaran 40 persen. Artinya, PAD kita sudah mampu menutupi hampir separuh kebutuhan belanja daerah," katanya.

Kemudian dari total APBD tahun ini yang sebesar Rp5,2 triliun, kontribusi PAD mencapai Rp2,2 triliun. Sumber utama pendapatan tersebut berasal dari sektor perdagangan dan jasa, khususnya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Target pajak kita tahun ini dipatok sebesar Rp1,8 triliun, dengan tambahan potensi dari opsen PKB dan BPHTB," jelas dia.

3. Harapkan APBD Palembang tetap terorientasi dalam kepentingan masyarakat

Ilustrasi anggaran. (IDN Times/Arief Rahmat)

Meski dana transfer turun, lanjut Nashir, Pemkot tetap mengupayakan stabilitas anggaran dan melakukan rekonsiliasi terhadap belanja wajib, termasuk gaji dan tunjangan ASN serta PPPK. Namun memang katanya, ada tantangan dalam memenuhi batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD, sesuai dalam ketentuan mandatory spending.

“Kita harus memastikan proporsi belanja tetap seimbang. Belanja pegawai jangan sampai membebani ruang fiskal, sementara kegiatan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” katanya.

Langkah menjaga keseimbangan fiskal daerah yang dilakukan Pemkot dengan cara efisiensi dan optimalisasi PAD, Nashir berharap APBD 2026 tetap sehat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dia menegaskan, penurunan dana transfer bukan alasan untuk mengurangi pelayanan publik, melainkan untuk memperkuat kemandirian fiskal.