Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memotong anggaran bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun ini, bagi Peserta Bantuan Upah (PBI) hingga Rp20 miliar.
"Tahun lalu kami menganggarkan Rp135 miliar untuk bayar iuran BPJS Kesehatan untuk PBI. Tapi tahun ini kami potong menjadi Rp115 miliar, karena sisanya ada dana bantuan sharing dengan pusat," ujar Assisten III Setda Palembang, Zulkarnain, Jumat (18/11/2022).
Pemkot Palembang tercatat menanggung biaya BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan peserta PBI untuk 744.567 orang pada 2022. Namun tahun ini semua tanggungan tidak ada campur tangan dari Pemprov Sumsel.
"Tahun ini anggarannya dari dana kota dan pusat. Pemprov tidak lagi sharing anggaran," kata dia.
Berdasarkan data BPJS Kesehetan, sudah ada 99,39 persen dari jumlah penduduk Palembang sekitar 1.721.392 jiwa bergabung menjadi peserta dengan keseluruhan kelas, termasuk peserta yang dibiayai oleh pemerintah.
"Masih ada 10.424 orang masyarakat kita yang belum ter-cover BPJS kesehatan," timpalnya.
Persentase kepesertaan BPJS Kesehatan yang hampir 100 persen, membuat Palembang masuk dalam Universal Health Coverage (UHC) karena sudah melebihi target nasional hingga 95 persen.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Yankes Dinas Kesehatan (Dinkes) Palembang, Yuliarni, kepesertaan BPJS kesehatan masyarakat Palembang meliputi PBI APBN, PBI APBD, dan PPU (Pekerja Penerima Upah).
Kemudian kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Penerima upah seperti investor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan, dan pensiunan.
“Distribusi peserta JKN-KIS berdasarkan segmentasi PBI APBN ada 702.510, PPU 555.139 peserta, PBPU 258.350 peserta, PBI APBD 152.732, dan PB 42.057 peserta," jelasnya.