Kuota BBM Subsidi Hampir Habis, Pertamina Disebut Gagal

Menurutnya, masyarakat lebih dirugikan dengan kegagalan Pertamina yang tidak bisa menyediakan BBM subsidi jenis Premium dengan harga lebih murah dari Pertalite, sehingga membuat beban masyarakat makin bertambah.

Sebelum isu kenaikan BBM ramai, kelangkaan BBM subsidi juga sering terdengar. Belum lagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyampaikan kuota BBM bersubsidi akan habis di akhir September akibat peningkatan konsumsi BBM subsidi yang membebani APBN.

"Pemerintah saat ini seharusnya paham bahwa penggunaan BBM pada 2022 mesti ada peningkatan sebesar 50 persen dalam kurun waktu 10 tahun, sejak 2012 ke 2022. Sebab setiap tahun terjadi pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen," jelasnya.

Kenaikan harga BBM dipastikan berdampak pada penggunaan transportasi publik darat, laut, kerta api, logistik, transportasi pribadi, serta peningkatan pertanian. Termasuk aktivitas nelayan, perkebunan, dan industri transportasi skala industri kecil maupun besar.

Imbas dari rencana harga BBM naik juga menunjukkan kegagalan Pertamina setelah mengimpor BBM dengan harga tinggi dari beberapa negara, dan membuat harga jual ke masyarakat mahal.

Berdasarkan data globalpretrolprices.com harga jual kemahalan solar non subsidi (Diesel) di Indonesia berada di urutan ke-70 dari 190 negara. Sedangkan peringkat pertama ditempati Iran di angka 0,011 Dollar AS, posisi kedua Venezuela 0,022 Dollar AS, dan peringkat ketiga Libya di angka 0,033 Dollar AS.

"Kondisi ini sangat mengherankan (Indonesia peringkat ke-70) dengan harga 1,293 Dollar AS (Rp19.925). Padahal Indonesia negara penghasil minyak terbesar nomor tiga di Asia dan penghasil gas terbesar di Asia," kata dia.

Bambang menyampaikan, kuota BBM subsidi jenis Premium di Indonesia pada 2012 sempat tersedia 24,3 juta kiloliter dan jenis Solar mencapai 14,9juta kiloliter, dengan besaran total subsidi Rp211 triliun. Angka itu bila dibandingkan kondisi sekarang pada 2022, subsidi Pertalite justru turun menjadi 23 juta kiloliter.

"Seharusnya bila ada pertumbuhan ekonomi 50 persen, saat ini kuotanya mesti di angka 36 juta kiloliter untuk Premium dan 21,9 juta kiloliter untu Solar. Namun malah menurun hanya sebesar Rp208 triliun," ungkapnya.

Berdasarkan angka tersebut, kuota subsidi tahun ini dikurangi oleh pemerintah sehingga kuota BBM tidak bisa tersedia sampai akhir 2022. Kondisi ini disebut Bambang akan merugikan masyarakat, karena pemerintah belum bisa menyediakan BBM subsidi yang cukup.

"Kuota dan harga BBM subsidi saat ini tidak rasional dengan alasan kondisi anggaran APBN terbatas. Semestinya pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi mengalihkan sisa kuota BBM subsidi untuk transportasi publik dan logistik baik massal maupun tidak massal," tandas dia.