Palembang, IDN Times - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatra Selatan (DJPb Sumsel) mengungkapkan, ada ribuan intansi pendidikan di kabupaten dan kota menerima dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS.
"Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah di Sumsel pada Triwulan 1 tahun ini, nilai mencapai Rp477 miliar untuk 6.863 sekolah," ujar Kepala DJPb Sumsel, Taukhid, Kamis (22/4/2021).
Dana BOS sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tetap diatur sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel. Namun saat ini, pengiriman dana tersebut tidak lagi melalui rekening kas umum.
"Dana BOS sudah ada dari 2020 tapi dikirim lewat rekening kas umum daerah, baru ditransfer ke sekolah. Karena mengalami banyak masalah, kebijakan baru langsung kirim ke masing-masing sekolah dan dicatat administratif," kata dia.
Sedangkan kewajiban Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel kata Taukhid, hanya mencatat dana BOS sesuai anggaran. Sedangkan realisasi dana BOS tetap di bawah tanggung jawab Pemprov dan dinas terkait.
Hasil pencatatan DJPb Sumsel hingga 18 April 2021, realisasi DAK non fisik di Wilayah Sumsel khususnya dana BOS ke 1.932 sekolah tingkat SD-SMA dan Madrasah, mencapai nilai Rp184.724.850.000.
"Penyaluran untuk April masuk tahap 1 dan dilakukan dengan dua gelombang," kata dia.
Khusus Kota Palembang misalnya, ada 721 sekolah bakal menerima dana BOS yang bakal dinikmati oleh 299.736 siswa. Pada tahap penyaluran pertama senilai Rp101.711.490.000 dari pagu reguler di angka Rp339.507.600.000.
"Penyaluran dana BOS Palembang, termasuk ke kota atau kabupaten Prabumulih, Ogan Ilir (OI), dan Ogan Komering Ilir (OKI)," tambahnya.
Selanjutnya untuk kewenangan sesuai Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN), dari total 5 KPPN di Sumsel meliputi KPPN Palembang, Lubuk Linggau, Baturaja, Lahat, dan Sekayu, grand total penyaluran dana BOS dikirim ke 6.863 sekolah.
Dari ribuan sekolah tersebut, sebanyak 1.563.336 siswa menerima dana BOS dengan penyaluran reguler senilai Rp506.994.732.000, atau pagu bos reguler sebesar Rp1.700.019.590.000.
"Dana bos dari KPPN tanggung jawab daerah masing-masing. Kontrol di mereka, tahun ini perencanaan keuangan lebih fokus karena tidak ada lagi dana refocussing seperti 2020 lalu untuk penanganan COVID-19," jelas dia.