Mengenal Hikmah Miliana Pejuang Hak Disabilitas di Sumsel

Sudah menjadi Ketua HWDI Sumsel sejak 2018, Hikmah banyak mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah dan pihak swasta yang ingin menunjukkan kepedulian dan bantuan bagi penyandang disabilitas.

Kegiatan perekaman data diri melalui e-KTP dan pengadaan peralatan seperti tongkat maupun kursi roda, menjadi salah satu program prioritas, Ia pun bercita-cita memiliki rumah untuk disabilitas, mengingat mayoritas disabilitas di Palembang belum mendapatkan tempat tinggal layak.

"Kaki palsu juga masuk pengajuan fasilitas. Karena sampai sekarang fasilitas pelayanan publik belum begitu maksimal. Padahal dalam UU nomor 8 tahun 2016 sudah ada aturan untuk peduli disabilitas," ujar perempuan kelahiran 29 November 1979 ini.

Hikmah menjelaskan, HWDI Sumsel yang merupakan wadah sosial bagi disabilitas yang terbentuk sejak 9 September 1997. Namun memang ia aktif tergabung dalam organisasi pada 2017.

Ia masih dipercaya mengurus dan bertanggung jawab sebagai ketua untuk menjalankan amanah dengan maksimal. Mengingat rasa empati sesama penyandang berbeda dengan orang-orang non disabilitas.

"Kalau HWDI Sumsel sendiri ada 45 pengurusnya, tahun ini saya masih diputuskan pusat untuk bertanggung jawab. Saya jalani sesuai kemampuan, berusaha tidak terjadi penolakan. Saya dorong mereka agar tidak terpuruk dan merasakan kesenangan. Mereka harus bisa setara dengan orang normal non disabilitas," jelasnya.

Hikmah bercerita, selama ini kelompok disabilitas di Sumsel banyak mengalami kesulitan menerima akses pelayanan publik. Seperti tidak menerima bantuan sosial, tidak mendapati pemotongan jaminan kesehatan, hingga tak pernah merasakan fasilitas maksimal di setiap institusi.

"Contoh di perkantoran kadang belum ada pelayanan untuk disabilitas. Padahal disabilitas bukan fisik saja, ada macam-macam seperti disabilitas intelektual, fisik, sensorik," jelasnya.

Dirinya mengaku gencar mendata dan mencari masyarakat yang memang membutuhkan fasilitas layak, mengumpulkan identitas mereka lewat pencarian informasi Kartu Keluarga (KK).

"Banyak keluhan mereka tidak mendapatkan bantuan kesehatan. Makanya HWDI bicarakan dengan dinas terkait untuk dikoordinir, masuk ke KIS untuk membantu yang ekonominya lemah. Kita buat database juga seperti pencatatan e-KTP dan KK," ujar dia.

Pengumpulan informasi masyarakat disabilitas, sambung Hikmah, sebagai bentuk kepedulian agar kebutuhan mereka terpenuhi. Misalnya bagi disabilitas yang membutuhkan bantuan peralatan beraktivitas, bisa didapatkan segera dan penyalurannya lebih mudah.

"Seperti hari ini, kita terima 14 kursi roda dan 9 tongkat bantuan dari Pelabuhan Indonesia. Kegiatan ini terus HWDI lakukan untuk saling menolong," timpal perempuan asal Kota Pagaralam, Sumsel.

Hikmah mengaku, keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang ia dan teman-teman melakukan hal positif. Justru ia ingin agar penyandang disabilitas lain tidak merasa minder dengan kondisi yang mereka alami. Karena menurut dia, rasa malu penyandang disabilitas muncul karena pengaruh keluarga dan lingkungan.

"Kalau bukan kita siapa lagi. Saya percaya diri, saya merasa tidak cacat. Jangan malu karena seperti ini. Apalagi orangtua dan keluarga yang mempunyai anak disabilitas, dukung mereka jangan justru tidak memberikan perlakuan baik. Karena minder dipengaruhi lingkungan. Orang sekitar harus memberikan support agar mental mereka tidak sensitif," ungkap dia.

Ia berharap ke depan selain layanan peralatan pendukung disabilitas, pemerintah juga memerhatikan kepedulian untuk pihak yang mempunyai keterbatasan pendengaran dan disabilitas yang tidak bisa melihat.

Seperti memperbanyak translater atau pihak yang paham bahasa isyarat, menyediakan pelatihan, dan pendampingan khusus disabilitas agar mereka bisa berkarya maupun produktif. Selama ini kata Hikmah, kegiatan pendampingan pun masih minim. Bahkan perlakuan diskriminatif muncul di lingkungan sekitar meski tak terlalu banyak.

Ia menyebut, ada saja kasus yang tidak mengizinkan disabilitas untuk belajar di sekolah umum. Padahal pendidikan merupakan hak semua orang, termasuk disabilitas.

"Alhamdulillah keluarga saya mendukung. Sejak kecil tidak menerima bully atau dikucilkan. Bersekolah umum dari SD. Saya hanya tamatan SMA, teman-teman saya kebanyakan lelaki. Kondisi saya baik karena keluarga tidak membedakan. Ayah juga disabilitas dan jadi anak bungsu dari empat saudara, kakak-kakak semuanya baik," ungkap dia.