Kuota BBM Subsidi Hampir Habis, Pertamina Disebut Gagal
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono (IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hari ini, Kamis (1/9/2022). Padahal, harga minyak mentah dunia turun di angka kurang dari 90 Dollar Amerika Serikat (AS) per barel, dari sebelumnya senilai 120 Dollar AS per barel.
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyebut, rencana yang akan diambil pemerintah bukan kebijakan populasi, apalagi menaikkan harga BBM non subsidi.
"Rencana pemerintah menaikkan harga BBM secara total ini tidak tepat. Sebab di lapangan, kuota BBM subsidi berkurang 25 persen. Masyarakat harus menggunakan BBM non subsidi seperti jenis Pertamax," ujar Bambang, Rabu (31/8/2022).
Baca Juga: Pertamina Sumbagsel Pastikan Kenaikan Harga BBM Tak Pengaruhi Kuota
1. Pertamina gagal sediakan BBM subsidi bagi masyarakat
ilustrasi harga BBM (IDN Times/Aditya Pratama)Menurutnya, masyarakat lebih dirugikan dengan kegagalan Pertamina yang tidak bisa menyediakan BBM subsidi jenis Premium dengan harga lebih murah dari Pertalite, sehingga membuat beban masyarakat makin bertambah.
Sebelum isu kenaikan BBM ramai, kelangkaan BBM subsidi juga sering terdengar. Belum lagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyampaikan kuota BBM bersubsidi akan habis di akhir September akibat peningkatan konsumsi BBM subsidi yang membebani APBN.
"Pemerintah saat ini seharusnya paham bahwa penggunaan BBM pada 2022 mesti ada peningkatan sebesar 50 persen dalam kurun waktu 10 tahun, sejak 2012 ke 2022. Sebab setiap tahun terjadi pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen," jelasnya.
Baca Juga: BBM Dikabarkan Naik Besok, Antrean Kendaraan Jejali SPBU Palembang
2. Harga BBM pengaruhi aktivitas masyarakat
Ilustrasi kilang minyak (IDN Times/Arief Rahmat)Kenaikan harga BBM dipastikan berdampak pada penggunaan transportasi publik darat, laut, kerta api, logistik, transportasi pribadi, serta peningkatan pertanian. Termasuk aktivitas nelayan, perkebunan, dan industri transportasi skala industri kecil maupun besar.
Imbas dari rencana harga BBM naik juga menunjukkan kegagalan Pertamina setelah mengimpor BBM dengan harga tinggi dari beberapa negara, dan membuat harga jual ke masyarakat mahal.
Berdasarkan data globalpretrolprices.com harga jual kemahalan solar non subsidi (Diesel) di Indonesia berada di urutan ke-70 dari 190 negara. Sedangkan peringkat pertama ditempati Iran di angka 0,011 Dollar AS, posisi kedua Venezuela 0,022 Dollar AS, dan peringkat ketiga Libya di angka 0,033 Dollar AS.
"Kondisi ini sangat mengherankan (Indonesia peringkat ke-70) dengan harga 1,293 Dollar AS (Rp19.925). Padahal Indonesia negara penghasil minyak terbesar nomor tiga di Asia dan penghasil gas terbesar di Asia," kata dia.
3. Pemerintah mengurangi kuota BBM subsidi hingga akhir tahun
ilustrasi harga BBM (IDN Times/Aditya Pratama)Bambang menyampaikan, kuota BBM subsidi jenis Premium di Indonesia pada 2012 sempat tersedia 24,3 juta kiloliter dan jenis Solar mencapai 14,9juta kiloliter, dengan besaran total subsidi Rp211 triliun. Angka itu bila dibandingkan kondisi sekarang pada 2022, subsidi Pertalite justru turun menjadi 23 juta kiloliter.
"Seharusnya bila ada pertumbuhan ekonomi 50 persen, saat ini kuotanya mesti di angka 36 juta kiloliter untuk Premium dan 21,9 juta kiloliter untu Solar. Namun malah menurun hanya sebesar Rp208 triliun," ungkapnya.
Berdasarkan angka tersebut, kuota subsidi tahun ini dikurangi oleh pemerintah sehingga kuota BBM tidak bisa tersedia sampai akhir 2022. Kondisi ini disebut Bambang akan merugikan masyarakat, karena pemerintah belum bisa menyediakan BBM subsidi yang cukup.
"Kuota dan harga BBM subsidi saat ini tidak rasional dengan alasan kondisi anggaran APBN terbatas. Semestinya pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi mengalihkan sisa kuota BBM subsidi untuk transportasi publik dan logistik baik massal maupun tidak massal," tandas dia.
Baca Juga: Pengamat Ingatkan Pemerintah Soal Efek Domino Jika Harga BBM Naik
