APBD Palembang Rendah, Pemkot Berharap Dana CSR Tahun Ini
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapedda) Palembang, Harrey Hadi (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengharapkan bantuan sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta dan badan usaha negara maupun daerah, untuk mendanai pengembangan infrastuktur wilayah Palembang tahun ini.
"Kita perlu bantuan CSR untuk menampung kebutuhan masyarakat yang belum mampu dialokasikan dari APBD," Ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Palembang, Harrey Hadi, Rabu (21/4/2021) kemarin.
1. Pemkot Palembang hanya memiliki APBD pembangunan Rp4,1 Triliun
Jembatan Ampera di Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Berdasarkan hasil penghitungan, realisasi program perencanaan pembangunan di Palembang membutuhkan dana hingga Rp4,9 miliar.
"Sedangkan APBD kita rendah tahun ini, dan anggaran tersedia hanya Rp4,1 triliun. Kekurangan inilah yang diharapkan bisa diakomodasi CSR," kata dia.
Baca Juga: Target Pajak Hotel dan Restoran di Palembang Diturunkan 30 Persen
2. Bappeda Palembang punya bank data terkait kebutuhan dana CSR
Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)Harrey menyampaikan, sinergitas pemerintah dan BUMN-BUMD perlu ditingkatkan, terutama dalam masa pemulihan pandemik COVID-19. Sebab menurutnya, dana CSR mampu menyumbang percepatan peningkatan perekonomian masyarakat.
"Kami juga telah menyediakan bank data terkait perencanaan yang dapat diakomodasi dana CSR," tambahnya.
Baca Juga: Walhi Sumsel Protes Rencana Pembangunan di Pulau Kemaro
3. Pembangunan Pulau Kemaro jadi objek utama kebutuhan pendanaan CSR
Jalan di Jembatan Ampera (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Pendataan tersebut antara lain pencatatan survei di lapangan mengenai pembangunan jalan perkampungan, pengembangan objek wisata, dan fasilitas umum.
"Terutama pengembangan Pulau Kemaro. Silakan saja BUMN dan BUMD mau mengambil bagian mana, yang penting selaras dengan perencanaan kami," timpal dia.
4. BUMN di Palembang wajib memberikan CSR senilai 2,5 persen
Kepala Bappeda Litbang Palembang, Harrey Hadi (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Ia menyebut, terdapat beberapa BUMN besar di Palembang seperti Pertamina, Bukit Asam, Pupuk Sriwijaya, PLN, dan Pelindo II, wajib mengeluarkan 2,5 persen hasil keuntungan perusahaan sebagai dana CSR.
"Kami menjalankan program strategis untuk meningkatkan PAD dan menurunkan angka kemiskinan, maka dana CSR perlu dioptimalkan untuk itu," tandasnya.
Baca Juga: Sumsel Jadi Provinsi Termiskin Ke-3 di Pulau Sumatra
