TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ini Fokus Belanja Daerah yang Ditetapkan Pemerintah pada APBN 2020

Perancangan APBN 2020 diharap bisa terprogram lebih disiplin

IDN Times/Feny Maulia Agustin

Palembang, IDN Times - Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumatera Selatan (Sumsel), Taukhid menyatakan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 nanti, pemerintah menetapkan lima hal pokok untuk fokus belanja daerah.

"Seperti kesehatan dan pendidikan masih sangat diutamakan. Alokasi kesehatan 5,2 persen, sementara pendidikan paling tinggi sebesar 20 persen," kata Taukhid, usai Rapat High Level Executing Agency and Treasury Dialogue Wilayah Provinsi Sumsel Tahun 2019, di Gedung Keuangan Negara Palembang, Rabu (2/10).

1. Fokus dan prioritaskan lima hal pokok dalam APBN 2020

IDN Times/Feny Maulia Agustin

Taukhid mengungkapkan, pada APBN 2020 nanti juga hal yang difokuskan dan diutamakan masuk dalam persentase pembagian belanja daerah, meliputi SDM yang berkualitas, termasuk anggaran pendidikan sebesar Rp508,1 triliun dan anggaran kesehatan sejumlah Rp132,2 triliun.

Kemudian, anggaran penguatan program perlindungan sosial sebesar Rp372,5 triliun, ditambah anggaran untuk akselerasi pembangunan infrastruktur termasuk masalah sosial perkotaan, transformasi industrialisasi pengelolaan sampah dan transportasi yang dianggarkan Rp423,3 triliun.

"Dalam birokrasi efisien, melayani dan bebas korupsi (birokrasi yg berbasis ICT) anggarannya Rp261,3 triliun. Serta antisipasi ketidakpastian, seperti stabilitas ekonomi, keamanan politik, mitigasi, resiko berencana, pelestarian lingkungan dan pengembangan EBT dan penguatan fiscal buffer," jelasnya.

2. Penguasa anggaran diminta untuk disiplin dalam merencanakan APBN 2020

IDN Times/Feny Maulia Agustin

Taukhid menjelaskan, dalam rapat High Level Executing Agency and Treasury Dialogue Wilayah Sumsel Tahun 2019 ini, hal utama yang dibahas adalah meminta para penguasa anggaran untuk disiplin dalam merencanakan APBN 2020.

"Pertemuan ini sebenarnya pertemuan spesial para penguasa pengguna anggaran. Karena, APBN 2020 sebaiknya direncanakan sedisiplin mungkin dan secepat mungkin. Apalagi untuk progres pengadaan barang dan jasa, sehingga bisa efektif sebelum awal tahun dimulai. Lebih baik lagi, apabila pelaksanaan dilaksanakan pada minggu pertama," jelas dia.

Baca Juga: Di Tengah Aksi Demo, DPR Sahkan UU APBN 2020

3. Secara nasional penerimaan APBN 2019 dari sektor pajak sudah terealisasi 67 persen

IDN Times/Feny Maulia Agustin

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbagsel, Imam Arifin mengungkapkan, mengenai penerimaan APBN 2019 nasional sudah direalisasikan 67 persen hingga september lalu.

Berdasarkan data per September, untuk Kota Palembang telah dibayar Rp123 triliun dan yang belum direalisasikan yakni Rp109 triliun. "Persentase 52,82 persen pembayaran 2019, untuk target sebesar Rp232 triliun," ungkap dia.

Imam melanjutkan, untuk seluruh lapisan masyarakat, baik badan maupun pribadi agar segera menyelesaikan pembayaran pajak. "Pembayaran pajak berdampak untuk dana aktif, karena prinsipnya pajak itu dihitung pertahun sesuai kegiatan transaksi. Untuk pribadi memakai laporan SPT di bulan Maret dan untuk badan bulan April," ujar dia.

Berita Terkini Lainnya