Honorer Pemkab Muba Ikut Cicip THR Rp500 Ribu per Orang
ilustrasi memberi THR (pexels.com/rdne)
Intinya Sih...
- Pegawai honorer di Pemkab Muba akan mendapatkan THR tahun ini, meskipun tidak wajib dianggarkan.
- Besaran THR pegawai honorer dan ASN tetap seperti tahun sebelumnya, yakni Rp500 ribu per orang.
- Pemerintah Muba menegaskan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan pencairan THR 2024, dengan alokasi dana sebesar Rp5,3 miliar.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Musi Banyuasin, IDN Times - Tenaga atau pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) bakal kembali mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Hal tersebut dipastikan setelah Pj Bupati Muba, Apriyadi. Ia menyebut THR akan dibagikan pada H-7 sebelum hari raya Idul Fitri.
"Tahun ini pegawai honorer kembali mendapatkan THR dari Pemkab Muba secara langsung. Pegawai honorer memang tidak wajib dianggarkan, tetapi di Muba sudah kita alokasikan dananya, sehingga kawan-kawan honorer kembali dapat tahun ini," ujar Apriyadi, Senin (25/3/2024).
Baca Juga: Istri Debt Collector dan Aiptu FN Saling Lapor di Polda Sumsel
1. THR honorer cair bersamaan dengan ASN
ilustrasi penukaran uang untuk THR (pixabay.com/Iqbal Nuril Anwar)Besaran jumlah yang diterima oleh pegawai honorer Pemkab Muba jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya, yakni Rp500 ribu per orang.
"Untuk THR ASN juga akan cair pada waktu yang sama. Mengenai jumlahnya sudah diatur dalam peraturan yang ada. Saya berharap THR dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lebaran dan berkumpul bersama keluarga besar nantinya," ungkapnya.
Baca Juga: Pemudik Tewas Keracunan AC Mobil di Tol Indralaya-Prabumulih Sumsel
2. Bupati ingatkan perusahaan tak cicil pembayaran THR
PexelsPada kesempatan tersebut Apriyadi menegaskan kepada perusahaan di Kabupaten Muba agar membayar THR kepada pegawainya. Apabila ada pekerja atau karyawan yang merasa THR-nya belum diberikan tepat waktu, ia mengimbau agar melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
"Tidak ada lagi keringanan boleh dicicil. Jika kedapatan perusahaan melanggar aturan pencairan THR 2024, akan ada sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha,” tegasnya.
3. Pemkab sudah alokasikan dana THR Rp5,3 miliar
Petugas menunjukkan uang pecahan kecil saat peluncuran Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Senin (17/3/2024). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba, Zabidi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya segera rapat untuk membahas proses pencairan THR bagi honorer di Muba.
"Total yang tercatat di DPA Lebih kurang Rp5,3 miliar yang tersebar di SKPD masing-masing. Ini juga sesuai kebijakan Bupati Apriyadi," ungkapnya.
Baca Juga: Kejati Sumsel Pastikan Kasus Korupsi Pasar Cinde Masih Diperiksa
