Cegah Karhutla Meluas, Tim Gakkum KLHK Segel 6 Lahan di OKI
(Tim Gakkum KLHK Wilayah Sumatra saat menyegel lahan Karhutla di kabupaten OKI) IDN Times/istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Ogan Komering Ilir, IDN Times - Tim Penegakan Hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Sumatra yang terdiri dari pengawas lingkungan hidup dan polisi kehutanan, menyegel enam lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel).
Lokasi penyegelan untuk mencegah karhutla meluas sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yaitu PT KS seluas 25 Ha, PT BKI seluas 60 Ha, PT SAM seluas 30 Ha, PT RAJ seluas 1.000 Ha. Kemudian lahan lainnya di Kedaton Kayu Agung OKI sedang didalami kepemilikannya seluas 1.200 Ha, dan terakhir lahan milik PT WAJ seluas 1.000 Ha.
Baca Juga: Kualitas Udara Palembang Berbahaya, Polusi Terparah Sepanjang 2023
1. Lokasi dipasang papan larangan kegiatan dan garis PPLH
(Tim Gakkum KLHK Wilayah Sumatra saat menyegel lahan Karhutla di kabupaten OKI) IDN Times/istimewaDirektur Jenderal Gakum LHK, Rasio Ridho Sani mengungkapkan, lokasi tersebut telah dipasang papan larangan kegiatan dan garis PPLH untuk menghindari terjadinya perusakan lingkungan yang lebih besar.
"Gakkum KLHK terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan satgas penanganan karhutla untuk mengefektifkan upaya penanganan karhutla, termasuk upaya penegakan hukum. Penyegelan lokasi karhutla oleh Tim Pengawas merupakan upaya awal demi mencegah meluasnya dampak karhutla," ujarnya, Selasa (26/9/2023).
Baca Juga: Gubernur Sumsel Menolak Gambut Beralih Fungsi; Tak Satu Jengkal Pun
2. Verifikasi lapangan cegah meluasnya karhutla
(Tim Gakkum KLHK Wilayah Sumatra saat menyegel lahan Karhutla di kabupaten OKI) IDN Times/istimewaIa menambahkan, monitoring secara intensif dilakukan untuk mendeteksi lokasi yang terindikasi titik panas maupun titik api. Termasuk verifikasi lapangan dilakukan sebagai langkah awal menindak dan mencegah meluasnya dampak karhutla.
"Jika terbukti terjadi kesengajaan ataupun kelalaian, instrumen penegakan hukum yang menjadi wewenang KLHK akan digunakan untuk menindak tegas penanggung jawab usaha atau kegiatan atas terjadinya karhutla," ucapnya.
3. Ancam cabut izin perusahaan hingga pidana
(Tim Gakkum KLHK Wilayah Sumatra saat menyegel lahan Karhutla di kabupaten OKI) IDN Times/istimewaSanksi bagi perusahaan yang areal konsesinya terjadi kebakaran dapat berupa sanksi administratif paksaan pemerintah, atau pembekuan hingga pencabutan izin, serta penegakan hukum pidana.
“Bagi perusahaan yang terbukti lalai ataupun sengaja membakar hutan dan lahan diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar, sesuai ketentuan Pasal 108 Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ungkap Rasio.
4. Perusahaan dapat digugat perdata ganti rugi
(Tim Gakkum KLHK Wilayah Sumatra saat menyegel lahan Karhutla di kabupaten OKI) IDN Times/istimewaSelain penegakan hukum berupa sanksi administratif dan pidana, perusahaan juga bisa digugat perdata ganti rugi lingkungan hidup. Mengingat pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan serius.
"Selain pidana pokok berupa penjara dan denda, dapat dikenakan pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan, atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun," tegasnya.
Baca Juga: Gawat, Kasus ISPA Akibat Kabut Asap di Palembang Jadi 9 Ribu!
