Rektor IBA Palembang Kritisi Bansos untuk Kepentingan Elektoral
Rektor Universitas IBA Palembang, Tarech Rasyid bersama civitas akademika IBA menyerukan petisi untuk pemerintah dan aparat negara. (IDN Times/Rangga Erfizal)
Intinya Sih...
- Tarech Rasyid menegaskan pentingnya menjaga bansos agar tidak disalahgunakan oleh politisi dan aparatur negara untuk kepentingan elektoral.
- Ia mengkritik pemerintahan saat ini yang dianggap mengabaikan nilai Pancasila dan UUD 1945, serta keputusan MKMK dan DKPP yang dinilai melanggar etika.
- Tarech juga memperingatkan bahwa keputusan penguasa saat ini semakin melenceng dari cita-cita reformasi, merenggut kebebasan demokrasi yang sudah diraih pada 1998.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Kegamangan akan perjalanan bangsa setelah 25 tahun reformasi disampaikan Civitas Akademika Universitas IBA dalam Petisi Sriwijaya. Menurutnya wajar jika masyarakat bertanya-tanya soal alat kekuasaan yang digunakan semaunya oleh pemerintah, termasuk persoalan bantuan sosial (Bansos) yang mencederai demokrasi.
"Gak salah juga dengan persepsi yang muncul. Orang menafsirkan ada politisasi pada bantuan sosial," ungkap Rektor IBA Palembang, Tarech Rasyid, Rabu (7/2/2024).
Baca Juga: Rektor Unsri Tegaskan Tak Ada Deklarasi Kebangsaan: Jaga Keharmonisan
1. Bansos seharusnya tidak digunakan untuk pemilu
Rektor Universitas IBA Palembang, Tarech Rasyid bersama civitas akademika IBA menyerukan petisi untuk pemerintah dan aparat negara. (IDN Times/Rangga Erfizal)Menurut Tarech, bansos seharusnya tidak digunakan segelintir politisi dan aparatur negara untuk kepentingan elektoral. Bansos yang seharusnya di bawah kendali Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bentuk kehadiran negara, malah diubah seakan-akan menjadi bantuan personal.
"Mereka yang tahu data orang miskin (Kemensos). Kalau dibagikan di pinggir jalan kita gak tahu apakah tepat sasaran. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat agar bisa makan, sah-sah saja dilakukan, tetapi jangan menggunakan bansos untuk menghadapi pemilu," jelas dia.
Baca Juga: Kampus IBA Palembang Keluarkan Petisi, Prihatin Perilaku Presiden
2. Konstitusi diubah atas kemauan penguasa
Rektor Universitas IBA Palembang, Tarech Rasyid bersama civitas akademika IBA menyerukan petisi untuk pemerintah dan aparat negara. (IDN Times/Rangga Erfizal)Dirinya menilai, pemerintahan yang berjalan saat ini mengabaikan nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi amanat konstitusi. Rentetan keputusan yang menguntungkan salah satu paslon dianggap sebagai bukti negara mengabaikan norma dan etika.
Keputusan MKMK juga menjadi bukti bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melanggar etika. Belum lagi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang dinilai sarat pelanggaran etik.
"Bahkan norma konstitusi bisa diubah sepanjang kepentingan kekuasaan," jelas dia.
3. Universitas IBA ingatkan kembali cita-cita reformasi
Tarech pun mengingatkan, bahwa keputusan penguasa saat ini semakin melenceng dari cita-cita reformasi. Kebebasan demokrasi yang sudah diraih pada 1998 silam kembali direnggut oleh segelintir elite politik.
"Perjuangan reformasi tak hanya berdarah-darah melainkan merenggut nyawa. Ironis sikap ini ditunjukan okeh presiden lewat pernyataan boleh berkampanye atau berpihak," tutup dia.
Baca Juga: Kampus Lain Mengkritik, Untirta: Demokrasi di Era Jokowi Berkualitas
