Mahasiswa Sumsel Pesimis, Demokrasi Indonesia Sudah Mati
Ratusan mahasiswa di Palembang menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)
Intinya Sih...
- Ratusan mahasiswa di Palembang demonstrasi dukung putusan MK dan tolak RUU Pilkada.
- Mahasiswa menyuarakan pesimisme terhadap pemerintah dan DPR dalam mendengarkan aspirasi rakyat.
- Mahasiswa menuding Presiden Jokowi bertanggung jawab atas situasi politik yang dianggap kacau.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times – Ratusan mahasiswa di Kota Palembang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sumatera Selatan, Kamis (22/8/2024), untuk mendukung pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Aksi ini diisi dengan orasi dari berbagai perwakilan kampus yang secara bergantian menyampaikan keresahan mereka terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan mahasiswa menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka mengungkapkan pesimisme mereka terhadap kesediaan pemerintah dan DPR untuk mendengarkan aspirasi rakyat.
“Pada hari ini, kami menyampaikan bahwa mahasiswa Sumsel menolak RUU Pilkada. Kami meminta DPR dan pemerintah menghormati putusan Pilkada,” ujar salah satu orator.
1. Presiden dianggap bertanggung jawab
Ratusan mahasiswa di Palembang menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)Para mahasiswa juga menuding Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas situasi politik yang mereka anggap kacau selama masa pemerintahannya. Mereka menyoroti banyaknya perubahan Undang-Undang dan aturan hukum yang dilakukan dengan tergesa-gesa demi kepentingan tertentu.
“Kami ucapkan turut berduka cita atas matinya demokrasi,” tambah orator tersebut dengan nada kecewa.
2. Ada upaya mempersempit ruang demokrasi
Ratusan mahasiswa di Palembang menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap langkah Badan Legislasi DPR yang dianggap hanya mementingkan kepentingan partai politik dan kekuasaan, tanpa mempertimbangkan kepentingan demokrasi yang lebih luas.
“Harusnya demokrasi membuka ruang bagi masyarakat luas. Nyatanya justru mempersempit ruang dalam kontestasi Pilkada,” kata salah satu mahasiswa.
3. Mahasiswa desak pemerintah dan DPR patuhi aturan MK
Ratusan mahasiswa di Palembang menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)Aksi ini mengemukakan beberapa tuntutan, di antaranya:
- Mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan RUU Pilkada.
- Meminta DPR RI mematuhi putusan MK nomor 60 tahun 2024 dan putusan MK nomor 70 tahun 2024.
- Mendesak DPR RI untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU) yang sesuai dengan putusan MK tersebut.
- Menuntut pemerintah dan DPR menjaga integritas demokrasi dan konstitusi.
