Bawaslu Sumsel Waspadai Serangan Akun Bot dan Buzzer Jelang Pilkada
Intinya Sih...
- Bawaslu Sumsel mewanti-wanti serangan terhadap paslon melalui akun-akun bodong di media sosial jelang Pilkada.
- Bawaslu berkolaborasi dengan Tim Siber Polda Sumsel untuk menindak akun-akun palsu yang melakukan kampanye gelap serta melanggar aturan pemilu.
- Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap tahapan pemilihan, tetapi juga terhadap lembaga dan tim sukses paslon. Bawaslu sudah menerima laporan dugaan ketidaknetralan ASN.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Selatan (Sumsel) mewanti-wanti adanya serangan terhadap pasangan calon (paslon) melalui akun-akun bodong di media sosial jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Akun-akun palsu ini disinyalir akan digunakan oleh buzzer politik untuk melakukan kampanye gelap, menyebarkan isu serta gosip demi merugikan atau menguntungkan paslon tertentu.
"Ini merupakan tantangan dalam dunia siber, terutama saat masa pemilihan, di mana muncul akun-akun bodong," ungkap Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, Sabtu (14/9/2024).
1. Libatkan tim Siber Polda Sumsel untuk tindak akun bodong
Menurut Kurniawan, inovasi diperlukan dalam upaya mencegah serangan siber dan pelanggaran di media sosial. Oleh karena itu, Bawaslu Sumsel berkolaborasi dengan Tim Siber Polda Sumsel untuk menindak akun-akun palsu yang melakukan kampanye gelap serta melanggar aturan pemilu.
"Akun-akun ini bisa menguntungkan salah satu paslon atau merugikan paslon tertentu," tambahnya.
Baca Juga: 6 Tanda Kamu sedang Chatting dengan Bot, Rawan Jadi Korban Penipuan!
2. Tim sukses juga akan diawasi
Bawaslu Sumsel akan melibatkan aparat penegak hukum dalam pengawasan ini, namun mereka juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga proses demokrasi yang bersih. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap tahapan pemilihan, tetapi juga terhadap lembaga dan tim sukses paslon.
"Bawaslu tidak hanya mengawasi proses pemilihan, tetapi juga seluruh lembaga hingga tim sukses," jelas Kurniawan.
3. Netralitas ASN paling banyak masuk laporan
Saat ini, Bawaslu Sumsel sudah menerima sejumlah laporan mengenai dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kurniawan mengimbau agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis menjelang Pilkada.
"Saat ini ada lima laporan terkait netralitas ASN yang masuk ke Bawaslu Sumsel. Di tingkat kabupaten dan kota, laporan serupa juga diterima di Lubuk Linggau, OKU, dan beberapa daerah lainnya," tutupnya.
Baca Juga: 5 Trik Mengenal Taktik Buzzer dalam Mengadu Domba Masyarakat