Bawaslu Sumsel Endus Praktik Politik Uang Jelang Pencoblosan
ilustrasi memasukkan uang ke kotak amal (istockphoto.com/Jaka Suryanta)
Intinya Sih...
- Bawaslu Sumsel memantau praktik politik uang menjelang Pemilu 2024
- Adanya laporan politik uang di Palembang dan Prabumulih, dengan pembagian uang dalam paketan
- Kurniawan berharap masyarakat melapor untuk memberantas politik uang bersama Gakumdu
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Praktik politik uang masih menjadi persoalan Bawaslu. Sejak memasuki masa tenang, Bawaslu Sumsel hingga kabupaten maupun kota terus memasifkan pengawasan yang menyangkut kecurangan saat pemilu.
"Kami terus berpatroli mengawasi praktik politik uang. Sebab praktik politik uang diindikasikan masih ada menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024," ungkap Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, Selasa (13/2/2024).
Baca Juga: Cara Nyoblos Surat Suara Pemilu 2024, Pemula Gak Perlu Bingung
1. Bawaslu terima laporan di wilayah Palembang dan Prabumulih
ilustrasi banyak uang (pexels.com/Karolina Grabowska)Dari aduan masyarakat, Kurniawan mengaku telah mendapatkan laporan politik uang terjadi di Palembang dan Prabumulih. Hal ini disinyalir akan terus terjadi menjelang pencoblosan.
"Kemarin, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya praktik politik uang di Kecamatan Plaju, Kota Palembang. Kita langsung menuju lokasi. Namun saat tiba, pembagian uang sudah bubar dan didapati amplop kosong berserakan. Saat dikonfirmasi, masyarakat tidak ada yang mengaku," beber dia.
Baca Juga: TPS Unik Bernuansa Valentine, Usai Mencoblos Diberi Cokelat
2. Uang diberikan secara paketan
pixabay.com/stevepbMenurut dia, praktik politik uang menggunakan sistem paket. Uang diberikan kepada masyarakat untuk memilih caleg di tingkat DPD RI, DPRD kota, DPRD provinsi, hingga DPR RI.
"Dalam paketan uang kisarannya ratusan ribu rupiah. Hanya saja untuk membuktikan itu memang agak susah," jelas dia.
3. Bawaslu akui pembuktian politik uang sulit
ilustrasi kripto dan uang fiat (pexels.com/Alesia Kozik)Untuk mencegah politik uang tersebut, Kurniawan berharap masyarakat mengadukan dan membuat laporan. Sehingga Bawasl Sumsel dapat menindaklanjuti informasi tersebut bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
"Informasi ini penting dalam memberantas politik uang. Bawaslu mengalami kesulitan karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tangkap tangan, sebab wewenang ini ada di kepolisian dan Gakumdu," tutup dia.
Baca Juga: KPU Sumsel Geser Logistik ke TPS, Pastikan Tak Ada Penundaan
