Palembang Susun 6 Prioritas, OPD Diminta Bikin Program Linier
Jalan di Jembatan Ampera (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menyusun program kerja (proker) 2022 dengan enam hal prioritas. Seperti pembangunan infrastruktur, pariwisata, olahraga, zona integritas, investasi, dan ekonomi kreatif.
"Program ini masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus dijalankan maksimal oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa, Senin (25/10/2021).
1. Pemkot Palembang minta OPD berinovasi kejar target IPM
Kantor Wali Kota Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Penyusunan enam program prioritas tersebut sebagai upaya mengejar target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 79,45 persen. Sejauh ini, nilai IPM di Palembang stabil di angka 78,3 persen. Agar target IPM tercapai, Pemkot Palembang meminta OPD harus berinovasi.
"Jika proker tidak sejalan dengan RKPD, akan di-delete susunan prioritas. Kita tekankan dengan OPD harus linier dengan RJPMD pusat, RKPD provinsi, dan RKPD kota. Sehingga ini bisa dijawab ketika pertanggungjawabkan lima tahunan nanti," kata dia.
2. Program pendidikan dan kesehatan untuk menekan angka kemiskinan di Palembang
Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Pemkot Palembang juga berupaya menekan angka kemiskinan. Dewa menjelaskan, Undang-Undang (UU) telah mengamanatkan anggaran untuk sektor pendidikan mencapai 20 persen dan kesehatan daerah 10 persen.
"Sehingga setiap OPD tidak bisa lari dari program prioritas ini ke program-program baru," timpalnya.
3. Pemkot Palembang kejar target peningkatan pendapatan daerah
Jembatan Ampera Palembang masih Zona Merah (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Sementara terkait target pendapatan daerah, asumsi Pemkot Palembang masih di kisaran Rp860 miliar. Namun target Wali Kota (Wako), Harnojoyo bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palembang, membutuhkan kajian komprehensif soal penetapan anggaran tahunan.
"Walaupun di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) ada tim kecil yg dibentuk dengan melibatkan akademisi, tetapi kita ingin pendapatan itu tetap meningkat. Apalagi kondisi COVID-19 kita sudah membaik," tandas dia.
