Nasib Panti Pijat Pertuni, Dibalik Megahnya Pembangunan Pasar Ikan
IDN Times/Feny Maulia Agustin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Pembangunan Pasar Ikan Modern yang lagi digarap Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, ternyata menjadi kabar duka bagi unit usaha panti pijat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Sumsel.
Karena, selama proses pembangunan pasar yang terletak di kawasan Seduduk Putih itu, membuat para pelanggan di panti pijat Pertuni yang berada persis di area tersebut terus berkurang.
Bukan hanya itu, unit usaha panti pijat yang sudah berdiri sejak tahun 1988 itu, bakal direlokasi Pemkot Palembang ke tempat yang baru.
Anggota unit usaha panti pijat DPD Pertuni Sumsel, M. Riduan mengatakan, ada pengaruh kurang baik dari pembangunan pasar ikan modern tersebut. Apalagi, di lokasi yang sudah ditutupi seng itu, membuat pelanggan bingung dan mengurungkan untuk menggunakan jasa mereka.
"Ya pelanggan panti pijat menurun setelah ada progres pembangunan pasar ikan. Mereka yang datang ke sini merasa tidak nyaman dan ruang parkir kendaraan menjadi sempit," kata Riduan kepada IDN Times, saat ditemui di unit usaha panti pijat DPD Pertuni Sumsel, Jalan MP Mangkunegara, RT 30 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) 3, Palembang, Selasa (30/7).
1. Relokasi tempat baru yang tak sebanding
IDN Times/Feny Maulia AgustinPantauan IDN Times ke lokasi pembangunan, area dalam pasar ikan memang sudah dikelilingi dan ditutupi seng, sehingga mengganggu jalan pintu masuk ke panti pijat DPD Pertuni Sumsel. Pintu masuk seharusnya dari depan jalan, beralih melalui pintu samping Jalan Seduduk Putih.
Bangunan panti pijat Pertuni itu memang berada disamping pembangunan Pasar Ikan Modern. Ada ruangan untuk aktivitas pijat dan satu gedung sekretariat, kantor sekaligus ruang latihan musik.
Bangunan yang ditempati Pertuni ini, sebelumnya merupakan kompleks perkantoran Satpol PP kota Palembang. Diketahui, kalau lokasi panti pijat itu akan digusur oleh Pemkot Palembang. Namun, setelah ada proses sosialisasi, panti pijat akan di relokasi ke tempat yang baru.
"Penggusuran belum dilakukan, tapi bakal ada. Solusinya kita dipindahkan di dekat sini di bekas Sekolah Luar Biasa (SLB) bagian A, Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (PRPC)," jelas Riduan.
Walau sudah diberikan lokasi baru, ungkap Riduan, pihak panti pijat merasa tidak sepadan dengan yang sudah mereka bangun. Karena di tempat yang sekarang, ada tiga gedung termasuk dengan kantor DPD Pertuni Sumsel. "Kalau di belakang kantor camat, gedungnya lebih kecil dan tidak sebanding. Wajar apabila kami mempertanyakan ganti rugi," Keluhnya.
"Memang ini tanah pemerintah, tapi pembangunan gedung, pengembangannya semua dari hasil tabungan Pertuni. Dulu satu gedung, kemudian dibantu oleh pansos Bodronoyo dengan izin pembangunan gedung oleh Walikota Palembang di jaman Cholil Azis, dan sudah menjadi tanah hibah," ungkap dia.
2. Pertuni Sumsel ada kepastian jaminan dari pemerintah
IDN Times/Feny Maulia AgustinRiduan menceritakan, memang sebelumnya pihak Pemkot Palembang melalui Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi kepada mereka. Hanya saja, setelah pembangunan pasar ikan mulai berjalan, pihaknya belum menerima kepastian jaminan selanjutnya.
"Kami mendukung pembangunan pasar ikan. Tapi maksud kami begini, kami khawatir tidak ada perjanjian secarik kertas, hanya secara lisan. Belum ada bukti hitam di atas putih," ujarnya.
Karena, terang Riduan, semua pendapatan tuna netra hanya mengandalkan dari hasil kerja di unit usaha panti pijat DPD Pertuni Sumsel.
"Bahkan ada pemijat ada yang tinggal di sini. Kalaupun untuk tambahan uang, ada juga yang mengamen di jalanan," terang dia.
3. Penurunan pelanggan Unit usaha panti pijat DPD Pertuni Sumsel
IDN Times/Feny Maulia AgustinUnit usaha panti pijat DPD Pertuni Sumsel ini sendiri, papar Riduan, memiliki 20 kamar yang berfasilitas AC ada 6 kamar dan 14 kamar lagi menggunakan kipas angin. Biasanya, sebelum ada pembangunan pasar ikan, tamu yang datang menggunakan jasa pijat mereka bisa mencapai 80 orang.
"Tapi selama progres pembangunan yang memijat turun sekitar 75 persen, sekarang cuma 20-an orang per hari, terakhir kemarin (29/7) hanya 26 orang seharian," ujarnya.
Terakhir pada 25 Juli lalu, Dinas Sosial Palembang sudah membahas tentang solusi terbaik kepada mereka dengan menjanjikan jaminan. Namun, sejauh ini mereka sama sekali belum menerima bantuan dari pemerintah.
"Sendainya betul-betul dipindahkan kami meminta ada jaminan. Karena ini untuk penghidupan kami. Terlepas dari pembangunan tanah hibah di awal pembangunan, kami pun belum diberikan bantuan oleh pemerintah. Sejak menurun pelanggan, kami harus turun ke lapangan untuk mencari sendiri pelanggan, jadi lebih sulit," keluhnya.
4. Pemkot mulai lakukan pembongkaran pada bulan Oktober
IDN Times/Feny Maulia AgustinMenanggapi keberatan atas rencana pemindahan panti pijat tunanetra, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait rencana pembangunan pasar ikan modern.
Menurut Heri, pihaknya sudah menyampaikannya ke pengelola panti bahwa pemindahan itu bukan penggusuran. Semuanya sudah dibicarakan dan akan dipindahkan ke lokasi sebelahnya.
"Kalau digusur ya kasihan mereka sudah bertahun-tahun, bulan 10 nanti akan dibongkar (gedung lama). Gedung baru akan diperbaiki. Progres nanti akan dibicarakan lagi di rapat dengan pak sekda," kata Heri.
Baca Juga: Mantap! Biaya Pembangunan Pasar Ikan Modern Palembang Telan Rp24 M
5. Pasar Ikan Modern langsung dikelola Pemkot Palembang
IDN Times/Feny Maulia AgustinPembangunan Pasar Ikan Modern ini sendiri sudah dibahas sejak 2018 lalu. Namun pada awal Juli 2019, pengerjaan baru terealisasi. Hingga saat ini, progres pembangunan yang menggunakan dana dari APBN senilai Rp24 miliar itu baru selesai 7 persen.
Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan, pasar modern akan dikelola langsung oleh Pemkot Palembang. "Dana bantuan dari APBN akan kita kelola dengan benar, terima kasih sudah dibantu dari pusat. Setelah selesai pengoperasiannya semua pemerintah kota," tandasnya.
