Camat dan Lurah di Palembang Diminta Validasi Data Warga Miskin
Ilustrasi warga miskin (IDN Times/Juliadin)
Intinya Sih...
- Pemerintah Kota Palembang meminta Camat dan Lurah validasi data warga miskin untuk pembaruan DTKS.
- Penyaluran bansos bagi penerima DTKS tercatat di Dinsos Palembang, data awal dari Kecamatan dan Kelurahan.
- DTKS meliputi PPKS, penerima bantuan sosial, PSKS yang penting dilaporkan setiap tahun untuk masyarakat yang kurang mampu.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang meminta seluruh Camat dan Lurah segera memvalidasi data warga miskin di lingkungan sekitar, untuk pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerimaan bantuan sosial atau bansos.
"Kita banyak menerima laporan masih ada warga miskin tidak pernah menerima bansos yang menjadi hak mereka," ujar Penjabat Wali Kota (Pj Wako) Palembang, Ratu Dewa, Kamis (18/1/2024).
Baca Juga: Palembang Menarget 160 Hektar Kawasan Kumuh Tuntas Direvitalisasi
1. DTKS dari informasi Camat dan Lurah
Pj Wako Palembang, Ratu Dewa (IDN Times/Dok. Kominfo Palembang)Penyaluran bansos bagi penerima DTKS tercatat di Dinas Sosial (Dinsos) Palembang. Data awal datang dari pihak Kecamatan dan Kelurahan yang bertanggung jawab.
"Warga juga penting untuk aktif melaporkan data kependudukan terbarunya, agar diketahui berhak mendapatkan bantuan," kata dia.
Baca Juga: Pemkot Janji Perbaiki 2 Kawasan Kumuh di Palembang Tahun Depan
2. Pembaruan data tiap tahun untuk validasi informasi
Kantor Wako Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)DTKS meliputi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
"Pelaporan data ini sangat penting dilakukan tiap tahun agar semua masyarakat tercatat menerima bantuan, termasuk bantuan sembako arahan Presiden," jelasnya.
3. Pencegahan stunting berdasarkan DTKS
Cegah Stunting (ANTARA FOTO/Maulana Surya)Pelaporan data kependudukan juga turut mendorong upaya pencegahan stunting atau anak kerdil di setiap wilayah. Apabila data warga miskin tercatat, otomatis keluarga yang memiliki anak dapat dibantu untuk memenuhi kebutuhan gizi.
"Jadi misal ada bayi di keluarga yang belum terdata, maka bisa cepat dibuatkan KK-nya, agar kita bisa bantu cegah stunting anak cucunya. Saya harap warga segera melaporkan datanya ke Lurah agar bantuan pemerintah terbagi rata ke masyarakat yang kurang mampu," timpal dia.
Baca Juga: Bikin Duta Gemar Ikan, Cara Palembang Tekan Kasus Stunting
