Absen Rapat Bahas Banjir, 3 Gubernur Kena Semprot Anggota Komisi V DPR
Genangan di terowongan tol dalam kota (IDN Times/Muhammad Athif Aiman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai menyemprot tiga gubernur yang tidak hadir dalam rapat dengar pendapat penanganan banjir DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Dalam rapat ini, Komisi V mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Basarnas) Doni Monardo, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Serta anggota DPRD dari ketiga provinsi tersebut.
Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir. Mereka hanya mewakilkan.
Kritik pertama datang dari Anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP Sadarestuwati. Ia menyayangkan ketiga gubernur yang tidak hadir dalam rapat penting ini.
"Ini adalah rapat yang sangat penting. Ini untuk seluruh masyarakat, khususnya yang DKI. Rapat penting seperti ini Pak Menteri saja hadir. Seluruh mitra kita hadir, kenapa yang lainnya tidak? Untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan tidak ada di sini. Saya kira perlu evaluasi," kata Restu di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2).
1. Hanya Kementerian PUPR yang perlu didengar
Rapat Komisi V DPR RI dengan Menhub, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP dan Direksi Maskapai Penerbangan (IDN Times/Helmi Shemi)Anggota Komisi V lainnya, Sudewo sepakat dengan Restu. Ia menyayangkan tidak hadirnya ketiga gubernur dalam rapat kali ini. Ia mengatakan, DPR bukan hanya tempat curhat, tapi juga untuk saling berkoordinasi menghadapi berbagai masalah.
"Program PUPR di DKI, Banten, dan Jawa Barat itu di musyawarah di forum ini," kata dia.
Karena itu, Sudewo menyarankan agar dalam rapat ini hanya paparan Kementerian PUPR saja yang perlu didengar. "Saya usul hanya Kementerian PUPR yang kita dengar. Dari provinsi hanya mendengarkan rapat saja," ujar dia, bernada kesal.
Baca Juga: Menteri PUPR Ungkap Penyebab Banjir Jakarta, Ternyata karena Drainase
2. Jangan cuma bersilat lidah
Anies Baswedan di Pintu Air Karet, Jakarta, Selasa (25/2) (IDN Times/Gregorius Aryodamar P.)Anggota DPR Fraksi Nasdem Robert juga mengkritik parahnya banjir di wilayah Jakarta dan provinsi di sekitarnya (Jabodetabek), yang bahkan masuk ke dalam Istana Negara. Menurut dia, perlu koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan banjir.
"Tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu, maka itu bisa teratasi semuanya. Tidak usah sok jago lah, itu bukan orang bodoh yang buat itu ahli. Kita tidak perlu capaikan diri kita, tapi percuma kalau kepala daerah tidak punya hati untuk itu," kata dia.
Robert juga menyarankan agar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dapat mengerjakan apa yang bisa dikerjakan langsung oleh kementeriannya.
"Apa gunanya bersilat lidah. Pak Bas (Menteri PUPR), apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Untuk daerah lain gak usah kita bahas hari ini," kata dia.
3. Apresiasi untuk Kementerian PUPR dan Bupati Bogor
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kunjungi kesiapan Bendung Sepaku Semoi di lokasi IKN (IDN Times/Istimewa)Meski mengkritik ketiga gubernur, anggota Komisi V DPR RI mengacungkan jempol pada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Bupati Bogor Ade Yasin, yang sudah menyempatkan diri hadir di tengah kesibukan mereka.
"Kita apresiasi Menteri PUPR yang sudah hadir, meski di tengah kesibukannya," kata Restu.
Baca Juga: Jalur KRL Masih Terendam Banjir, Cikarang-Kota Hanya Sampai Manggarai
Topik:
Berita Terkini Lainnya
