Ngabalin Ungkap Alasan Pemerintah Tak Pulangkan Anggota ISIS Eks WNI
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, mengungkapkan alasan pemerintah tak segera memberikan respons terkait pemulangan 600 anggota ISIS eks WNI di Timur Tengah.
Ngabalin mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan manfaat yang akan diterima negara jika mereka dipulangkan ke tanah air.
1. Pemerintah membentuk tim untuk mengkaji pemulangan anggota ISIS eks WNI
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 4 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Saat ini, kata Ngabalin, pemerintah sudah membentuk tim untuk mengkaji dampak negatif dan positif dari kepulangan 600 anggota ISIS eks WNI itu.
“Tim itu untuk membahas draf-draf yang selalu kita katakan bahwa kalau lah pemerintah dengan draf usulan itu terkait dengan penolakan maka penolakan itu harus ada argumentasinya, ada regulasi,” kata Ngabalin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).
2. Jokowi akan terima draf tersebut pada Juni mendatang
Presiden Jokowi meninjau renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat 7 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Dengan begitu, lanjut Ngabalin, maka pemerintah membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memutuskan masalah tersebut. Ia menyebut draf itu akan rampung pada bulan Mei mendatang.
“Karena bulan Juni draf itu sampai kepada bapak Presiden, kemudian bapak Presiden yang akan mengambil keputusan,” ujarnya.
Editor’s picks
3. Jokowi sejak awal menolak anggota ISIS eks WNI dipulangkan ke tanah air
(Presiden Joko "Jokowi" Widodo) www.instagram.com/@jokowiNgabalin menjelaskan, sejak awal Presiden Joko “Jokowi” Widodo secara pribadi telah menolak kepulangan anggota ISIS eks WNI tersebut. Alasannya karena mereka telah berbaiat kepada paham radikal yang sangat berbahaya.
“Dalam hal ini presiden sama sekali tidak ragu, tetapi untuk kepentingan demokrasi, untuk kepentingan regulasi dan kepentingan sebuah bangsa yang sebesar ini maka harus diurus dengan baik, dibuat dan dibahas agar keputusan ini bisa menjadi legacy bagi siapa pun dalam masa-masa pemerintahan yang akan datang,” katanya menjelaskan.
4. Menag Fachrul Razi sempat wacanakan pemulangan 600 WNI eks ISIS
Menag Fachrul Razi (IDN Times/Aldzah Aditya)Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi sempat menyatakan rencana pemerintah memulangkan 600 WNI eks kombatan ISIS dari Timur Tengah. Namun belakangan pernyataan itu diralat, menyusul kontroversi dan penolakan publik.
"Beberapa dulu tergabung di ISIS untuk mendirikan negara yang mereka namakan khilafah. Karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya," katanya di acara deklarasi organisasi kemasyarakatan pejuang Bravo Lima (PBL) di Discovery Ancol Hotel, Jakarta Utara, Sabtu (1/2) lalu.
Usai melontarkan pernyataan itu, Menag meralat dengan menyatakan bahwa rencana pemulangan itu sebatas kajian saja. Artinya, WNI eks ISIS belum tentu dipulangkan ke tanah air.
Baca Juga: DPR: Kewarganegaraan Anggota ISIS Eks WNI Telah Gugur
Berita Terkini Lainnya
