Comscore Tracker

Pejabat di KKP Akui Ada Kejanggalan Ekspor Benih Lobster 

Ada 30 perusahaan yang ditetapkan sebagai eksportir

Makassar, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Ketua KPK, Firli Bahuri menyebutkan, penangkapan terkait kebijakan ekspor benih lobster. “Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” kata Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2020).

Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), membuka keran ekspor benih lobster pada Mei 2020, setelah sempat dilarang di era Susi Pudjiastuti. Legalisasi ekspor tertuang dalam Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2020 yang dikeluarkan pada 5 Mei 2020, sekaligus membatalkan larangan penangkapan dan perdagangan baby lobster pada Peraturan Menteri nomor 56 tahun 2016.

Laporan majalah Tempo edisi 4 Juli 2020 mengungkap sejumlah kejanggalan kebijakan Menteri Edhy. Cuma berselang sebulan setelah keran dibuka, KKP sudah menetapkan 30 perusahaan sebagai eksportir. Bahkan pelaksanaan ekspor sudah dimulai pada pertengahan Juni yang berakhir kisruh.

Dari laporan itu, kebijakan ekspor benih lobster menjadi pergunjingan pejabat di lingkungan KKP. Mereka ragu eksportir bisa merealisasi target ekspor, setidaknya dalam waktu satu tahun.

“Tidak mungkin ekspor bisa dilakukan hanya sebulan dari keluarnya aturan,” kata seorang pejabat yang dikutip Tempo. “Namun semua tertekan. Apalagi sebelum kebijakan ekspor ini dibuka, ada konsultasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sekretariat Kabinet.”

1. Pengiriman benur jadi pergunjingan di Kementerian

Pejabat di KKP Akui Ada Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Edhy Prabowo memegang benur udang windu, bandeng, calon indukan sidat. Instagram.com/edhy.prabowo

Ekspor dimulai pada Jumat, 12 Juni 2020, sedangkan ekspor kedua dilakukan oleh tiga perusahaan pada 17 Juni 2020 dan berujung gagal. Dokumen kelengkapan ekspor menuju Ho Chi Minh, Vietnam, belum selesai dimasukkan ke sistem Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, sehingga mereka ketinggalan pesawat.

Menurut pejabat di KKP, dua kali pengiriman benur itu bikin geger di lingkup internal kementerian. Pejabat KKP menyebutkan, pengiriman pertama menjdi skandal karena diduga tidak dikenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pejabat lain mengatakan ekspor itu tidak melibatkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), yang seharusnya berwenang mengurusi penetapan waktu pengeluaran benih lobster.

“Semuanya diterabas,” kata pejabat itu.

Baca Juga: [BREAKING] Kronologi dan 17 Nama yang Ditangkap KPK dari Kasus Lobster

2. Perusahaan klaim sudah mengikuti aturan ekspor benih lobster

Pejabat di KKP Akui Ada Kejanggalan Ekspor Benih Lobster KKP melepasliarkan 95.610 benih lobster (Dok. KKP)

Dalam laporan Tempo juga memuat pernyataan PT Royal Samudera Nusantara, perusahaan yang ditunjuk menjadi eksportir benih lobster. Direktur Operasi perusahaan itu, Ande Irfan Alafhi mengatakan, dirinya sempat bingung karena rencana ekspor pada 17 Juni justru gagal terealisasi.

Menurut Ande, perusahaannya sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk ekspor. Termasuk pembayaran PNBP. Ketika itu, pihaknya berencana mengirim 8.025 ekor benur ke Vietnam.

“Masih ikuti aturan lama, bank garansi juga sudah kita buat. Cuma enggak bisa berangkat,” kata Ande.

Baca Juga: [BREAKING] KPK Sita Jam Rolex dan Tas Hermes di Kasus Edhy Prabowo

3. Perhitungan nilai penerimaan negara belum jelas

Pejabat di KKP Akui Ada Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Laporan yang sama menyinggung tentang perhitungan nilai PNBP dari ekspor benur lobster. Sebab dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 Tahun 2015 tentang PNBP di lingkungan KKP masih dibahas bersama lintas Kementerian dan Lembaga.

Merujuk pada PP itu, PNBP untuk per seribu ekor benur cuma bernilai Rp250. Jika pada 12 Juni lalu ada 97.500 benur yang diekspor, maka PNBP yang diterima hanya Rp24 juta lebih. Padahal jika benur sudah menjadi induk, nilai PNBP bisa mencapai Rp97,5 juta.

4. Lebih baik ekspor daripada menyelundup

Pejabat di KKP Akui Ada Kejanggalan Ekspor Benih Lobster Menteri KKP Edhy Prabowo (Dok. KKP)

Menteri Edhy sempat menjawab kejanggalan dengan menyebut KKP berupaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengeluaran benih lobster. Ia menegaskan, semua perizinan ekspor sudah dilakukan secara terbuka.

Edhy juga mengatakan, lebih baik mengeluarkan izin ekspor benur daripada diselundupkan. Ia menyebut ekspor juga mempertimbangkan sisi aturan, keamanan lingkungan, dan keberlangsungan.

“Daripada menyelundup, bukankah lebih baik mereka didata kemudian terkontrol? Yang penting ke depan mereka menuruti aturan. Kalau enggak menuruti aturan, saya cabut,” kata Edhy.

Baca Juga: Polemik Benih Lobster: Pembudi Daya Cuma Penonton, Eksportir Sejahtera

Topic:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya