ASN Sumsel Bakal Terima Beras Subsidi Agar Inflasi Terkendali
Ilustrasi beras (IDNTimes/Wira Sanjiwani)
Intinya Sih...
- Pemprov Sumsel akan salurkan beras subsidi kepada ASN untuk mengendalikan inflasi di daerah non-penghasil beras.
- Komoditas beras menjadi penyumbang utama inflasi di Sumsel, Elen Setadi dorong peningkatan produksi beras melalui sistem pertanian di lahan rawa.
- Inflasi di Sumsel pada Juli 2024 sebesar 0,29 persen, dengan kemiskinan mencapai 10,97 persen dari total penduduk.
Palembang, IDN Times – Penjabat Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Elen Setadi, mengungkapkan rencana penyaluran beras subsidi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengendalikan inflasi, terutama di daerah yang bukan penghasil beras.
"Pemprov bekerjasama dengan Bulog untuk menyalurkan beras ke ASN di Pemprov Sumsel. Ini juga bisa diterapkan di kabupaten/kota, terutama di daerah non-penghasil beras, untuk membantu mengendalikan inflasi," ujar Elen Setadi, Kamis (8/8/2024).
1. Pemprov targetkan peningkatan produksi beras di lahan rawa
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, komoditas beras menjadi penyumbang utama inflasi atau kenaikan harga pangan di daerah tersebut. Dengan tingginya permintaan beras sebagai kebutuhan pangan pokok, Elen Setadi juga mendorong peningkatan produksi beras melalui sistem pertanian di lahan rawa.
"Kita perlu meningkatkan produksi beras dengan sistem tanam di sawah rawa yang lebih besar dan terorganisir melalui korporasi, bukan hanya petani perorangan," tambahnya.
2. Inflasi Sumsel year on year di angka 1,87 persen
Ilustasi Gambar Tingkat Inflasi (pixabay.com/Tumisu)Tercatat pada Juli 2024 inflasi di Sumsel month to month (mtm) sebesar 0,29 persen, sedangkan data year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya di periode sama senilai 1,87 persen.
"Pengembanhan sawah oleh koorporasi, di lahan rawa dari perencanaan, masa tanam dan pasca panen bisa dilakukan terintegrasi," timpalnya.
3. Pemprov kolaborasi Bank Indonesia sinergi pengendalian inflasi Sumsel
ilustrasi gabah. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Tak hanya mewacanakan penyaluran beras subsidi untuk ASN Sumsel, pengendalian inflasi daerah juga diupayakan dengan pengembangan lahan rawa potensial seluas 300 hektar dengan tahap awal penanaman dilakukan di lahan 50 hektar.
Kemudian berkolaborasi bersama Bank Indonesia dengan mengedukasi masyarakat serta korporasi untuk dapat memproduksi pangan sendiri sejalan dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
"Kami memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menjaga terkendalinya inflasi dan tingkat kemiskinan di Sumsel," kata dia.
4. Angka inflasi memengaruhi persentase jumlah warga miskin di Sumsel
Ilustrasi lingkungan masyarakat miskin (pexels.com/Photo by Olanma Etigwe-uwa)Berdasarkan catatan BPS, persentase kemiskinan di Sumsel pada Juli 2024 masih berada di angka dua digit, dengan jumlah warga miskin mencapai 10,97 persen dari total penduduk. Sumsel berada di peringkat ke-16 nasional dalam hal kemiskinan.
"Pola distribusi dan besaran Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Terpadu dapat dijadikan dasar kebijakan untuk mengontrol harga komoditas. Inflasi yang terkendali akan berperan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk miskin," jelas Sarpono, Direktur Statistik Distribusi BPS Pusat.
Berikut daftar provinsi dengan angka kemiskinan dua digit pada Juli 2024:
- Papua Pegunungan: 32,97%
- Papua Tengah: 29,76%
- Papua Barat: 21,66%
- NTT: 19,48%
- Papua Barat Daya: 18,13%
- Papua Selatan: 17,44%
- Papua: 17,26%
- Maluku: 16,05%
- Gorontalo: 14,57%
- Aceh: 14,23%
- Bengkulu: 13,56%
- NTB: 12,91%
- Sulawesi Tengah: 11,77%
- Sulawesi Barat: 11,21%
- Sulawesi Tenggara: 11,21%
- Sumsel: 10,97%
- DIY: 10,83%
- Lampung: 10,69%
- Jateng: 10,47%
