Palembang, IDN Times - Rembuk Tani dan Forum Tunggu Tubang Betanye mendesak Gubernur Sumsel, Herman Deru, agar melaksanakan rekomendasi penyelesaian krisis agraria yang masih terjadi di Sumsel.

Hal tersebut disampaikan massa yang menggelar aksi unjuk rasa bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel, di Halaman Kantor DPRD Sumsel, Rabu (16/10).

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Hairul Sobri menyatakan, mereka mendorong reforma agraria berkeadilan gender, yang dimaknai retribusi lahan, permodalan usaha, pengelolaan hasil dan akses kelembagaan petani terutama terhadap korban-korban konflik.

"Kami meminta peninjauan kembali perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup, dengan mencabut pencabutan perizinan. Melalui kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah. Kemudian, pembentukan kelembagaan penyelesaian konflik yang di dalamnya ada keterlibatan petani masyarakat dan kaum perempuan," ujar dia, disela-sela aksi, Rabu (16/10).

1. Massa aksi meminta pemerintah menyetop memberikan izin skala besar kepada perusahaan setelah bencana karhutla

Hairul melanjutkan, pemerintah juga harus segara merehabilitasi lingkungan, akibat kerusakan ekologis yang terus terjadi. "Kemudian, pemerintah harus memberikan sanksi kepada perusahaan yang merusak lingkungan," ujar dia.

Walhi Sumsel juga menuntut pemerintah untuk menyetop memberikan izin skala besar kepada perusahaan setelah bencana karhutla dan harus menindak tegas pemilik sawit skala besar di kawasan hutan.

"Kami juga menuntut pemerintah untuk memberikan hak kelola bagi masyarakat korban penggusuran cawang Gumilir yang berada di wilayah pengungsian. Serta, mengutamakan perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria di wilayah konflik," tegas dia.

Menurut catatan Walhi Sumsel, beberapa perusahaan yang diduga ada persoalan, yakni komunitas Lebak Rawang berkonflik dengan PT BHP, Serikat Petani Cawang dengan PT MHO, masyarakat dengan PT WAJIB, PT Rambang Agro Jaya. PT Kelantan Sakti dan PT GC, serta komunitas air sugihan dan komunitas Sri Bandung dengan ban PT Cinta Manis.

Baca Juga: Ini Alasan Aktivis WALHI Sumsel Tolak RUU Pertanahan 

2. DPRD Sumsel segera panggil perusahaan yang bermasalah

Sementara, Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, didampingi Anggota DPRD Sumsel lainya, MF Ridho, Muchendi Mahzareki dan Hasbi menerangkan, DPRD Sumsel berjanji akan memanggil perusahaan yang selama ini bermasalah dengan lahan masyarakat, persoalan lingkungan maupun kasus lainnya dengan kaum tani, sehingga persoalan agraria yang disampaikan dapat segara dituntaskan.

"Kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan, ini menjadi aspirasi dari para kaum tani untuk DPRD, oleh karena itu kami akan panggil perusahaan yang bermasalah," tandas dia.