UMP Sumsel 2021 Tetap Rp3 Juta, Herman Deru Serahkan ke Perusahaan
Gubernur Sumsel, Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2021 mendatang. Besaran UMP yang tetap sama seperti tahun 2020, yakni Rp3.043.111 per bulan dengan standar delapan jam kerja sehari, atau 40 jam kerja dalam seminggu.
"Sudah saya tanda tangani soal UMP Sumsel, tahun 2021 sama dengan tahun ini," ungkap Deru, Senin (2/11/2020).
1. Perusahaan dilarang memberi gaji di bawah ketentuan
Gubernur Sumsel, Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)Mantan Bupati OKU Timur ini menjelaskan, dirinya menandatangani UMP dengan tambahan beberapa kebijakan. Setiap perusahaan yang beroperasi di Sumsel wajib membayar gaji pegawainya tidak kurang dari ketentuan.
"Sama itu minimal, tidak kurang dari ketentuan," jelas dia.
Baca Juga: Buruh Protes Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Menaker Ida Jelaskan Ini
2. Kenaikan upah ada di tangan perusahaan
Ilustrasi perusahaan (Instagram.com/oracle)Menurut Deru, nilai UMP di Sumsel berpotensi mengalami kenaikan dengan mengacu pada kemampuan keuangan perusahaan. Ia menilai saat ini kebijakan kenaikan upah akan diserahkan kepada perusahaan masing-masing.
"Jika ada perusahaan yang mampu, boleh menaikkan gaji karyawannya. Jika kurang, gak boleh lebih dari ketetapan," jelas dia.
3. Disnakertrans Sumsel pertimbangkan SE Menaker
Ilustrasi upah minimum kabupaten/kota (IDN Times/Istimewa)Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Koimudin menyatakan, tidak ada kenaikan UMP di tahun depan dilakukan pihaknya setelah ada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (SE Menaker) Republik Indonesia nomor M/11/HK.04/X/2020.
Menurut surat tersebut, Menaker melihat kondisi ekonomi Indonesia belum pulih sehingga para Gubernur diminta untuk tidak menaikkan UMP tahun 2021, demi kelangsungan ekonomi ke depan.
"Kita sudah lakukan pertimbangan lewat SE Menaker tanggal 26 Oktober 2020 kemarin," tutup dia.
Baca Juga: UMP 2021 Naik, Pengusaha Sebut Muncul Ancaman PHK Besar-besaran
