Tinjau Pos Penyekatan di Sumsel, Gubernur Minta Tegas Namun Humanis
Gubernur Sumsel Herman Deru, saat tiba di Puskesmas Gandus (IDN Times/Rangga Erfizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru meninjau langsung pelaksanaan penyekatan di hari ketiga setelah dimulainya larangan mudik. Kehadiran orang nomor satu di Sumsel tersebut dilakukan guna memastikan tidak ada lagi pemudik yang mencoba berpindah wilayah saat masa larangan mudik berlangsung, 6-17 Mei.
"Sampaikan ke pengendara, bahwa penyekatan ini bentuk kehadiran pemerintah untuk melindungi mereka. Kita paham jika pemudik membawa rasa rindu," ungkap Herman Deru, Sabtu (8/5/2021).
Deru beserta rombongan Forkompinda melakukan pengecekan di tiga lokasi pertama pos penyekatan Simpang Nilakandi antara Palembang-Ogan Ilir. Lalu, pos penyekatan Tol Kramasan antara Palembang-Kayuagung, dan pos penyekatan di perbatasan antar provinsi, Ogan Komering Ilir (OKI)-Lampung.
1. Pemudik yang nekat diminta tidak dianggap penjahat
Hari pertama larangan mudik di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)Meski masih ada aktivitas masyarakat yang mencoba mudik, dirinya meminta kepada tim gabungan yang bertugas di pos penyekatan untuk bekerja secara tegas namun tetap humanis. Deru menilai, petugas bisa mengarahkan pemudik untuk memutar arah dengan memberikan penjelasan yang baik mengenai larangan mudik.
"Saya ingin mereka yang diperiksa untuk dilindungi bukan semata-mata gak boleh mudik. Sehumanis mungkin penyampaian jangan seperti menghadapi penjahat, kita harus mengayomi dan melindungi," beber dia.
Baca Juga: Kapolda Sumsel Ancam Copot Anggota yang Pungli Saat Larangan Mudik
2. Berobat dan belanja masih boleh melintas
Ilustrasi belanja (IDN Times/Sunariyah)Soal larangan mudik, menurut Deru pemerintah daerah menghormati keputusan pemerintah pusat untuk mencegah penyebaran pandemik COVID-19 yang lebih meluas. Untuk itu yang diperbolehkan berpindah wilayah hanya orang-orang yang telah diatur dalam Addendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021, untuk keperluan kerja, sakit, dan kedaruratan.
"Jadi yang masih boleh lewat adalah orang-orang yang memang memiliki keperluan seperti belanja dan berobat," jelas dia.
3. Mobilitas masyarakat tinggi selalu picu kasus COVID-19 tinggi di Sumsel
Ilustrasi PPKM mikro (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)Sebelumnya, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19 dr. Dewi Nur Aisyah menjelaskan kasus perkembangan COVID-19 di Sumsel selalu mengalami peningkatan saat masa libur hari raya agama maupun libur panjang lainnya.
Tren ini cukup mengkhawatirkan jika melihat data Libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020, Libur Kemerdekaan 17-23 Agustus, Maulid Nabi 28 Oktober-1 November, Libur Nataru 24 Desember-5Januari 2021. Lalu Imlek 17-24 Februari 2021, Libur Isra Mir'aj 11-14 Maret 2021, dan Libur Paskah 2-4 April kemarin.
"Ini semua meningkat lantaran mobilitas masyarakat di Sumsel yang tinggi. Saat hari raya Idul Fitri 2020 lalu kasus COVID-19 meningkat enam persen, Idul Adha 27 persen, awal ramadan dan paskah kemarin meningkat 36 persen," jelas Dewi.
Baca Juga: Pemkot Palembang Jamin Penerapan Prokes di Pasar Tradisional
