Terkait Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti, Ini Jawaban Menteri KKP
Menteri KKP, Edhy Prabowo saat meninjau salah satu stand alat penangkap ikan (IDN Times/Rangga Erfizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Menteri Kelautan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo menyatakan, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap Satuan Tugas (Satgas) 115 yang dibentuk Menteri KKP terdahulu, Susi Pudjiastuti pada tahun 2015 lalu.
"Saya rasa tidak ada yang perlu ditambah, paling disempurnakan saja," ungkap Edhy Prabowo usai membuka rapat kerja, tentang kebijakan perikanan tangkap, Senin (27/1).
1. Penyempurnaan Satgas 115 harus satukan visi misi Presiden Joko "Jokowi" Widodo
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo saat melakukan tugas di Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)Edhy mengungkapkan, untuk menyempurnakan satgas tersebut tentu terlebih dahulu harus menyatukan visi misi Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan membangun koordinasi antar lembaga pemerintah, daerah hingga ke pada nelayan.
Pihaknya juga sudah membahas dalam rapat kerja bersama untuk memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan.
"Kebijakan satgas 115 sudah kita rapatkan bersama penanggung jawabnya, Menkopolhukam. KKP di sini sebagai pelaksana, secara prinsip tetap kita jalankan untuk koordinasi. Bagaimanapun juga koordinasi ada ruangnya, walaupun saya bisa secara langsung melaksanakannya," ungkap dia.
2. Edhy Prabowo klaim tak sulit berkoordinasi dengan TNI, Polisi dan Kejaksaan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo (IDN Times/Rangga Erfizal)Edhy menjelaskan, tidak sulit untuk berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Darat, Udara, Polisi dan kejaksaan untuk memaksimalkan kebijakan yang ada. Namun, Edhy berkeinginan kebijakan yang ada harus membedakan urusan nelayan, urusan pembinaan dan bukan kriminalisasi terhadap para nelayan.
"Satgas 115 itu sudah perintah presiden dan harus kita jalankan, lalu mekanismenya harus berkeadilan. Jangan sampai perwakilan AL, atau KKP perlakuannya berbeda, atau yang disuruh menteri berbeda, aturan mainnya akan kita clear kan dahulu," jelas dia.
3. Menteri KKP ingin ada komunikasi antara pusat dan daerah untuk berantas ilegal fishing
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo (IDN Times/Rangga Erfizal)Ditanya soal gebrakan yang akan dilakukannya bersama satgas 115, Edhy menegaskan, sudah dilakukannya sejak awal menjadi menteri, dengan melakukan komunikasi ke daerah. Karena, untuk mengatasi ilegal fishing perlu komunikasi antara pusat daerah.
"Saya sudah komunikasi kan di awal, gebrakan kita adalah mengubah komunikasi pusat dan daerah. Perintah presiden, bangun komunikasi dengan nelayan. Hebatnya ide dan gagasan tanpa komunikasi yang baik tidak akan berjalan baik," tegas dia.
Terkait konkret dalam menyelesaikan masalah ilegal fishing dan 29 aturan pada era Menteri KKP Susi yang direvisinya, Edhy Prabowo enggan menjawab dan memilih bungkam dan meninggalkan tempat.
Baca Juga: Menteri KKP Targetkan Bangun Sektor Perikanan Budidaya di Sumsel
4. Revisi 29 kebijakan era Menteri Susi Pudjiastuti
Dirjen Perikanan Tangkap, KKP, M. Zulficar Mochtar (IDN Times/Rangga Erfizal)Sementara, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar mengatakan, pihaknya punya cara untuk memberantas ilegal fishing di Indonesia. Salah satunya dengan memperketat aturan dan penajaman kebijakan termasuk merevisi 29 aturan di era Menteri Susi.
"Ada instruksi menteri sebanyak 29 kebijakan yang perlu di review. Kita harus mendengar masukan dari macam-macam pihak seperti nelayan, pengusaha. Pemanfaatan alat tangkap yang ramah lingkungan supaya ada optimasi ke depan yang berkelanjutan," tandas dia.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
